kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.006,37   -5,10   -0.50%
  • EMAS945.000 0,21%
  • RD.SAHAM -1.07%
  • RD.CAMPURAN -0.35%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.08%

REI siap bangun 250.000 rumah untuk FLPP 2018


Kamis, 21 Desember 2017 / 16:52 WIB
REI siap bangun 250.000 rumah untuk FLPP 2018


Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Dessy Rosalina

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata optimistis, tahun depan REI bisa sediakan pasokan 250.000 unit rumah untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hal tersebut dikatakan Soelaeman sebab Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan sudah laksanakan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) dengan 6 bank nasional dan 34 BPD untuk penyaluran FLPP 2018.

"Ini kan sudah PKO artinya kita sudah bisa mulai kerja sekarang, Artinya uang di pengembang sidah mulai bergerak dari Januari. Produksi bisa lebih cepat, dan hingga akhir tahun juga bisa lebih banyak," katanya kepada Kontan.co.id seusai penandatanganan PKO FLPP, Kamis (21/12) di Kementerian PUPR.

Ia menambahkan target pembangunan 200.000 unit rumah untuk tahun ini pun telah dicapai oleh REI.

"Target tahun ini 200.000 unit untuk MBR sudah terlampaui, nanti di awal tahun mau tingkatkan sampai 250.000 atau bagaimana, tapi yang pasti 200.000 tahun ini sudah terlampaui. Tapi kita pastikan target di tiap daerah juga meningkat tahun depan," sambungnya.

Sekadar catatan, pembangunan unit rumah oleh REI sendiri tak seluruhnya diserap melalui skema FLPP, adapula skema Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Subsisdi Selisih Bunga (SSB).

Sementara tahun depan selain ketiga skema ini, ada pula skema baru yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Sementara dari data Kementerian PUPR hingga Selasa (19/12), alokasi FLPP 2017 baru terealisasi 20.227 unit. Sementara tahun depan Alokasi FLPP meningkat menjadi 42.000 unit dengan anggaran dari PPDPP sebesar Rp 4,5 triliun, dan PT Sarana Multigraha Finansial (SMF) sebesar Rp 3 triliun.

Soal serapan yang belum maksimal ini, Soelaeman mengatakan penyebabnya ada di regulasi yang masih sulit, khususnya di tingkat Pemda.

"Kalau secara vertikal seperti di BPN, atau PUPR soal regulasi memang tak masalah, tapi di daerah masih ada kendala. Mungkin memang urusan perumahan belum jadi prioritas mereka," lanjutnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×