Restrukturisasi Utang PSBI Mendesak, Beban KAI dan WIKA Kian Berat

Jumat, 21 November 2025 / 22:20 WIB

ILUSTRASI. Promo Tiket Kereta Whoosh Bulan September 2025

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pakar menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk merestrukturisasi utang yang membebani BUMN anggota konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), menyusul komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil alih sebagian utang proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

Meski Prabowo menilai kondisi keuangan proyek “tidak ada masalah”, para ahli mengingatkan bahwa beban utang yang ditanggung PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tetap menjadi persoalan serius.

WIKA, misalnya, telah menggelontorkan modal konstruksi sekitar Rp5,9 triliun yang hingga kini belum dibayarkan, ditambah setoran modal Rp6,1 triliun, sehingga memperberat posisi keuangannya.

Struktur Proyek Dinilai Jadi Sumber Masalah

Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai akar persoalan terletak pada struktur proyek yang membuat KAI menanggung beban ganda: sebagai operator kereta dan sekaligus operator prasarana.

Padahal, Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 memungkinkan pemisahan peran operator dan penyelenggara infrastruktur.

Menurut Toto, jika dana APBN digunakan, mestinya pemerintah mempertimbangkan pembentukan BUMN baru khusus pengelola prasarana kereta api.

Dengan demikian, beban investasi infrastruktur dapat dikeluarkan dari struktur biaya KAI.

“Langkah ini krusial untuk menjaga keberlanjutan keuangan BUMN-BUMN yang terlibat dalam PSBI,” ujarnya melalui keterangannya Jumat (21/11/2025).

Utang Komersial Dinilai Terlalu Berat

Sementara itu, pengamat pasar modal Universitas Indonesia Budi Frensidy menekankan pentingnya restrukturisasi utang secara menyeluruh.

Ia menilai tidak adil jika beban finansial diserahkan sepenuhnya kepada KAI dan WIKA, yang akan kesulitan menutup bunga utang komersial sekitar Rp2 triliun per tahun, dengan total utang yang membengkak akibat cost overrun dan suku bunga komersial sekitar 3,2 persen.

“Pemerintah perlu segera melakukan pengurangan pokok utang dan menurunkan suku bunga menjadi di bawah 1 persen. Negara seperti Jepang bisa memberikan bunga serendah 0,1 persen untuk proyek kereta cepat melalui skema government-to-government (G to G),” jelasnya.

Tanpa langkah ini, lanjut Budi, rasio utang WIKA yang sudah tinggi dapat terus memburuk, dan KAI juga berpotensi mengalami tekanan serupa.

Pandangan tersebut sejalan dengan penyampaian Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito dalam paparan publik pada Rabu (12/11).

Ia mengungkapkan bahwa proyek Kereta Cepat Whoosh memberikan tekanan signifikan terhadap kondisi keuangan perseroan.

WIKA memiliki porsi kepemilikan 32 persen dalam proyek melalui investasi senilai Rp6,1 triliun.

Namun, sejak beroperasi, pendapatan tiket masih jauh dari proyeksi awal sehingga menimbulkan kerugian yang ikut dibukukan WIKA.

Selain itu, WIKA masih bersengketa dengan PT KCIC terkait tagihan pengerjaan konstruksi sebesar Rp5,9 triliun. Apabila tidak terselesaikan, WIKA berpotensi menelan kerugian besar.

Meski demikian, Agung optimistis bahwa pengambilalihan porsi investasi BUMN oleh pemerintah akan berdampak positif bagi kinerja keuangan WIKA ke depan.