/2025/07/31/1785278711.jpg "Ketidakpastian Insentif 2026 Berpotensi Tekan Pertumbuhan Kendaraan Listrik")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketidakpastian kelanjutan insentif kendaraan listrik pada 2026 dinilai berpotensi menguji keberlanjutan pertumbuhan pasar electric vehicle (EV) nasional. Indonesia Center for Mobility Studies (ICMS) menilai arah kebijakan fiskal akan menentukan apakah momentum elektrifikasi tetap terjaga atau melambat.
Ketua Tim Kerja Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Kementerian Perindustrian Patia Junjungan Monangdo mengatakan, hingga kini pemerintah masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan terkait kelanjutan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) yang berakhir pada Desember 2025.
“Kami sudah mengirimkan usulan insentif ke Kementerian Keuangan. Saat ini masih menunggu keputusan final,” kata Patia di JIExpo Kemayoran, Selasa (10/2).
Meski demikian, Patia memastikan insentif PPnBM untuk kendaraan listrik tetap berlaku sesuai skema low carbon emission vehicle (LCEV) dengan tarif 0%. Selain itu, kendaraan listrik juga masih mendapatkan fasilitas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar 0%.
Baca Juga: Kementerian ESDM Godok Patokan Harga Hidrogen untuk Sektor Energi
“Jadi pemerintah masih memberikan dukungan pada kendaraan listrik melalui skema pajak daerah dan PPnBM,” ujarnya.
Isu berakhirnya insentif ini menjadi topik utama dalam Dialog Industri Otomotif Nasional ke-5 yang digelar ICMS di sela ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Forum tersebut membahas dampak kebijakan fiskal terhadap permintaan, investasi, serta struktur industri otomotif nasional.
Sepanjang 2025, pasar kendaraan listrik nasional tercatat tumbuh sekitar 70% menjadi 175.000 unit. Segmen battery electric vehicle (BEV) meningkat dari 43.000 unit pada 2024 menjadi 104.000 unit pada 2025 atau naik 141%.
Namun, mulai 2026 pemerintah menghentikan sebagian insentif, termasuk PPN DTP 10% serta pembebasan bea masuk 0% untuk kendaraan listrik impor CBU dan CKD. Kebijakan ini berpotensi mendorong kenaikan harga jual kendaraan listrik di pasar domestik.
Pengamat menilai keberlanjutan pertumbuhan EV ke depan akan lebih bergantung pada penguatan produksi lokal dan skala industri, bukan lagi pada stimulus fiskal jangka pendek. Selain kendaraan listrik, forum ICMS juga menyoroti pentingnya penguatan sektor kendaraan niaga sebagai penopang logistik dan distribusi nasional.
Ketua Umum ICMS Munawar Chalil menyatakan, dialog industri ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan agar transisi menuju elektrifikasi tetap sejalan dengan daya saing industri otomotif nasional.
“Momentum pertumbuhan kendaraan listrik perlu dijaga melalui kebijakan yang konsisten, sekaligus mendorong investasi dan penguatan ekosistem industri,” ujarnya.
ICMS menargetkan forum ini menjadi ruang konsolidasi pandangan industri di tengah target pemerintah mencapai 600.000 kendaraan listrik pada 2030 dan Net Zero Emission pada 2060.
Baca Juga: Selesai Evaluasi Tahap 2, Pemangkasan RKAB Batubara 2026 Capai 80%
Selanjutnya: ESDM Ungkap Pemangkasan RKAB Batubara 2026 Belum Final: Ada Potensi Evaluasi
Menarik Dibaca: 15 Rekomendasi Buah untuk Diet agar Berat Badan Turun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
