Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan RUPTL 2021-2030 bakal selesai pada akhir tahun ini.
Dalam RUPTL terbaru nantinya bakal ada pemangkasan jumlah kapasitas pembangkit dari RUPTL yang ada saat ini. Harapannya seperti itu (segera terbit). Tunggu saja, tidak lama lagi," ujar Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu kepada Kontan.co.id, Kamis (17/12).
Sebelumnya, Jisman menjelaskan dalam RUPTL terbaru nanti porsi PLTU masih akan dipertahankan mengingat harga yang masih tergolong rendah dan dapat memenuhi target 35.000 MW pada 2023 mendatang.
Sejatinya ada kebutuhan tambahan kapasitas 56,4 GW untuk 2023 mendatang diprediksi bakal mengalami penyesuaian dalam RUPTL terbaru karena penurunan permintaan. Ada pengaturan kembali karena demand kita turun, belum bisa bilang nerapa tapi penurunan 10 GW-15 GW. Sedang hitung-hitung berapa yang sebetulnya perlu kita bangun," kata Jisman.
Baca Juga: Demi kurangi impor BBM, pemerintah gencar kembangkan kendaraan listrik
Penurunan ini juga rupanya menyasar pembangkit EBT. Jisman menjelaskan, secara khusus untuk EBT jika merujuk RUPTL lama maka ada kebutuhan tambahan 16,7 GW untuk 10 tahun ke depan. Namun, nantinya dalam RUPTL terbaru jumlah kapasitas diprediksi bakal mengalami pengurangan. Jisman memastikan, kendati ada penguramagn pihaknya tetap berkomitmen agar porsi besaran 23% bauran EBT di 2025 tetap terjaga.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni melalui konversi pembangkit diesel dan pembangkit uap uzur tersebut. Langkah ini dinilai dapat mempercepat masuknya pengembangan EBT dalam sistem kelistrikan.
"Kita lagi mau lihat dan hitung-hitungan pada PLTU yang tua apa direplace apa digunakan tetap karena dari harga sekarang ini harga EBT cenderung turun, EBT dalam sistem tidak bebani PLN," terang Jisman.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Listrik Swasta (APLSI) Arthur Simatupang mengungkapkan pemerintah perlu menghargai kontrak yang ada. "APLSI hanya berpesan agar kontrak yang sudah ditandatangani agar dihormati mengingat investasi yang dikeluarkan jumlahnya signifikan," pungkas Arthur.
Selanjutnya: Dorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik, ini rencana Pertamina
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News