/2025/11/14/442800708.jpg "Sektor Properti Berperan Kuat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi pada 2026")
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 dengan investasi sebagai engine of growth. Investasi di sektor properti menjadi salah satu pendorong utama karena memiliki multiplier effect tinggi.
Hingga kuartal III-2025, realisasi investasi mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahunan, terdiri dari PMDN Rp789,7 triliun dan PMA Rp644,6 triliun. Kontributor terbesar berasal dari industri logam dasar, transportasi dan telekomunikasi, serta perumahan dan kawasan industri. Investasi di sektor perumahan dan kawasan industri sendiri mencapai Rp105,2 triliun.
“Properti dan bahan bangunan bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok,” ujar Ricky Kusmayadi, Staf Ahli Kementerian Investasi/BKPM dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook 2026 pada Rabu (12/11/2025).
Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah terus memperluas reformasi regulasi dan digitalisasi perizinan melalui Omnibus Law (UU No. 6/2023), PP No. 28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko, serta peningkatan layanan OSS yang kini menerapkan prinsip fiktif positif dan Service Level Agreement (SLA). “Kepastian hukum dan perizinan yang efisien menjadi fondasi pertumbuhan investasi yang berkelanjutan,” tambah Ricky.
Baca Juga: Jaga Pertumbuhan Berkelanjutan, Paramount Enterprise Terus Adaptif dan Berinovasi
Sementara itu, Pengamat CBRE Indonesia Anton Sitorus memperkirakan 2026 menjadi fase pemulihan moderat bagi sektor properti. Ia menilai segmen logistik dan industri akan tetap menjadi penopang utama, sementara pasar residensial menuju stabilisasi. CBRE memproyeksikan suku bunga KPR turun ke 4,5%–5,5% dan pertumbuhan ekonomi bertahan di sekitar 5%.
Ke depan, tren utama properti mencakup gedung hijau berkelanjutan, kawasan TOD, dan adopsi PropTech berbasis AI. “Pengembang yang adaptif terhadap digitalisasi dan keberlanjutan akan menjadi pemain dominan di masa depan,” ujarnya.
Adapun Buhari Sirait, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP juga optimistis sektor perumahan tumbuh positif pada 2026, didorong penurunan BI Rate ke 4,75%, stimulus fiskal, serta pembangunan infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, dan Tol Layang Jabodetabek.
Dia menyebut bahwa target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah hingga 2029 yang dicanangkan pemerintah merupakan bagian dari agenda penyediaan hunian layak dan pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Bisnis Mal Jadi Penopang Kinerja Indonesian Paradise Property (INPP) Pada 2025
Menurutnya, program itu penting karena Indonesia masih menghadapi backlog 9,9 juta rumah tangga, sementara 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak—79% di wilayah perkotaan.
“Kami ingin memastikan setiap keluarga, terutama MBR, mendapatkan rumah layak, aman, dan terjangkau,” ujarnya. Pemerintah memperkuat peran sebagai operator, regulator, dan fasilitator melalui pembebasan BPHTB, retribusi PBG, serta percepatan perizinan pembangunan rumah MBR maksimal 10 hari kerja.
Pembiayaan juga diperkuat lewat FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun bagi pengembang dan kontraktor kecil. Skema rent-to-own turut diperluas untuk pekerja informal agar dapat memiliki rumah secara bertahap melalui skema sewa-beli.
Dalam kesempatan yang sama, Praka Mulia Agung, SVP Consumer Business 1 Bank Syariah Indonesia (BSI), menegaskan bahwa perbankan syariah berperan sebagai katalis bagi sektor properti dan ekonomi umat. BSI, katanya, terus mendorong pemulihan properti melalui produk pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah.
Pembiayaan grip BSI per Juni 2025 tercatat tumbuh sebesar 8,51% secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan KPR nasional yang hanya 7,66%. Dengan rasio NPF hanya 2,10%, BSI masuk jajaran tiga besar bank nasional dengan kualitas aset KPR terbaik.
BSI memperkuat lini BSI Griya, yang mencakup BSI Griya Sejahtera FLPP untuk MBR, BSI Griya Simuda dengan tenor hingga 30 tahun dan skema cicilan bertahap, serta produk takeover dan refinancing.
Baca Juga: Millennium City Akan Rilis Produk Hunian Baru Harga Mulai Rp 700 Jutaan
Fitur keunggulannya antara lain bebas biaya provisi, angsuran tetap hingga jatuh tempo, serta hadiah porsi haji/umrah tanpa undian. BSI juga memperluas kerja sama dengan pengembang seperti Summarecon, CitraLand, dan Bosowa Bina Insani untuk menghadirkan solusi hunian bagi segmen prioritas, termasuk tenaga kesehatan, pendidik, dan pelaku usaha.
Adapun Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota REI, Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga, menekankan paradigma “Propertinomic” yang memposisikan properti sebagai pengungkit utama ekonomi nasional.
Riset LPEM UI menunjukkan kontribusi sektor ini mencapai 16% terhadap PDB atau senilai Rp2.300–2.800 triliun, sekaligus menciptakan 19 juta lapangan kerja di lebih dari 185 sektor turunan. Ia menilai insentif PPN DTP hingga 2027, program 3 juta rumah, dan digitalisasi OSS akan mempercepat ekspansi properti tahun depan.
Selanjutnya: Harga Minyak Naik Lebih dari 1%, Rusia Hentikan Ekspor akibat Serangan Ukraina
Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Sabtu 15 November 2025: Waktunya Adaptasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
