kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.935
  • EMAS702.000 -0,57%
  • RD.SAHAM 0.53%
  • RD.CAMPURAN 0.27%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.13%

Selamat tinggal tarif promo taksi aplikasi


Jumat, 22 April 2016 / 14:01 WIB

Selamat tinggal tarif promo taksi aplikasi

JAKARTA. Keinginan perusahaan taksi konvensional agar mendapat kesetaraan penetapan tarif dengan taksi online, bakal terkabul. Sekarang, tarif taksi aplikasi ikut diatur pemerintah.

"Penentuan tarif mengacu pada argo yang sudah ditera (ditetapkan) serta tarif batas atas dan tarif batas bawah," kata Pudji Hartanto Iskandar, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (22/4).


Tarif penyelenggaraan angkutan sewa dengan aplikasi berbasis teknologi informasi nantinya akan mengikuti aturan untuk taksi konvensional. Lewat kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan kesetaraan antara angkutan sewa di bawah aplikasi dengan taksi biasa. "Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan sewa seperti taksi yang sudah ditera. Intinya supaya tidak menimbulkan kecemburuan," jelas Pudji.

Dengan begitu, nantinya harga promo dari aplikasi taksi bakal hilang. "Nantinya, harganya hampir sama dengan taksi konvensional," imbuhnya.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek pasal 18 ayat 2 poin c disebutkan, pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan. Di sini Kemenhub menekankan bahwa tarif tersebut pun harus melalui pemerintah.

Hal itu mengacu pada pasal 41 ayat 2. Disebutkan bahwa perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang tidak boleh bertindak sebagai penyelenggaran angkutan umum. Dengan demikian penyedia aplikasi tidak bisa menetapkan tarif dan memungut bayaran, merekrut pengemudi, dan menentukan besaran penghasilan pengemudi.

Badan usaha aplikasi online juga harus mematuhi aturan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015, mereka harus membayar izin per lima tahun sebesar Rp 5 juta.


Reporter: Pamela Sarnia
Editor: Dupla KS
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Redaksi | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0456 || diagnostic_web = 0.3486

Close [X]
×