Reporter: Gentur Putro Jati |
JAKARTA. Indonesian National Shipowners Association (INSA) menargetkan sengketa 1.000 unit kapal bodong yang ditemukan Komite Pengawas Perpajakan bisa selesai tahun ini.
Isu kapal bodong mencuat awal Juni lalu, saat Komite Pengawas Perpajakan menemukan sedikitnya 1.000 kapal dan 45 pesawat yang beroperasi di Indonesia belum memiliki Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN).
"Rapat terakhir INSA dengan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dilakukan 17 September lalu. Dari hasil rapat itu sudah ada jalan keluar untuk menyelesaikan administrasi impor dan perpajakan," kata Ketua Umum INSA Johnson W Sutjipto, Selasa (5/10) malam.
Caranya adalah, seluruh perusahaan pemilik kapal baik anggota INSA maupun yang belum menjadi anggota INSA melaporkan nama perusahaan, nama kapal yang bermasalah dan penanggung jawab kepada DPP INSA melalui email pajak@insa.or.id. Selanjutnya INSA akan memfasilitasi perusahaan tersebut sehingga bisa mendapatkan PIB dan SKB PPN dari Kementerian Keuangan.
Johnson menjelaskan, Kementerian Keuangan sebenarnya tidak mengutip bea masuk dan pajak untuk kapal niaga dalam negeri. Namun dengan tarif 0% tersebut bukan berarti perusahaan pemilik kapal tidak memiliki kewajiban untuk mengurus PIB dan SKB PPN.
"Sampai saat ini dari 1.000 kapal yang bermasalah, baru 400 yang didaftarkan. Saya berharap sampai akhir tahun masalah ini bisa selesai," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
INSA gelar INSA Awards 2010
INSA Bantah Data DEKIN
