/2023/12/05/1556177237.jpg "Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Ekonomi dan Industrialisasi Perlu Perbaikan")
Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan cukup baik atau acceptable. Namun, dua pilar utama, yakni Ekonomi dan Industrialisasi serta Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) masih masuk kategori “perlu perbaikan” (developing).
Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi menjelaskan, kajian ini disusun berdasarkan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang mencakup delapan Asta Cita, tujuh belas Program Prioritas (PP), dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
“Sebetulnya programnya semua sangat baik, tapi implementasinya di lapangan yang terlihat masih banyak kendala dan juga kelihatannya perlu ada satu strategic improvement,” kata Gundy dalam Peluncuran Kajian Prasasti di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Baca Juga: Prabowo Akan Menambah Anggaran LPDP Rp 13 Triliun dari Uang Sitaan Korupsi CPO
Gundy menjelaskan, seluruh program tersebut dikelompokkan ke dalam empat pilar utama, yakni: (1) Ekonomi dan Industrialisasi; (2) Transformasi SDM; (3) Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya; serta (4) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Pilar Ekonomi dan Industrialisasi menjadi sorotan utama karena belum menunjukkan percepatan signifikan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, namun proses deregulasi dan penyederhanaan birokrasi masih dinilai lambat.
Menurut Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, efektivitas kebijakan makro harus dibarengi dengan reformasi di tingkat implementasi.
“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada seberapa efisien perizinan dan seberapa cepat dunia usaha dapat bergerak,” ujarnya.
Prasasti merekomendasikan agar pemerintah mempercepat pengembangan kawasan industri dan infrastruktur strategis, memperkuat pembiayaan UMKM dan petani melalui penjaminan kredit pemerintah, serta memperluas pelatihan vokasi untuk meningkatkan kapasitas SDM industri.
Pilar Transformasi SDM juga mendapat perhatian khusus. Prasasti menilai sejumlah program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis belum berjalan seragam di seluruh daerah.
“Standar mutu MBG masih bervariasi antarwilayah, sementara keterbatasan fasilitas kesehatan menghambat pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis,” kata Gundy.
Ia menekankan, tata kelola dan pengawasan publik menjadi faktor krusial agar program sosial berskala nasional memiliki dampak merata.
Prasasti menyarankan pemerintah menyiapkan standar nasional pelaksanaan MBG dengan melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia pangan, memperkuat logistik kesehatan di daerah, serta mempercepat digitalisasi data pendidikan dan kesehatan agar transformasi SDM berjalan lebih terintegrasi.
Sementara itu, dua pilar lain, Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya, serta Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dinilai “cukup baik” (acceptable).
Prasasti mencatat stabilitas kemiskinan, peningkatan kesetaraan gender, dan penguatan ekonomi kreatif sebagai capaian positif. Meski demikian, transparansi dalam penyaluran bantuan sosial masih perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Di bidang Polhukam, arah reformasi birokrasi dinilai mulai terlihat. Namun, penguatan sistem check and balance dan digitalisasi tata kelola masih menjadi pekerjaan lanjutan.
“Sistem berbasis data dapat memperkuat akuntabilitas, mempercepat pelayanan publik, dan mengurangi potensi konflik kepentingan,” jelas Piter.
Prasasti menegaskan, tantangan terbesar pemerintahan Prabowo–Gibran ke depan adalah memperkuat implementasi kebijakan di lapangan.
Salah satu langkah yang disarankan adalah pembentukan task force lintas kementerian/lembaga dengan sistem pengawasan digital yang transparan dan dapat diakses publik.
“Keterbukaan data akan memperkuat akuntabilitas dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam memantau capaian program nasional,” tegas Piter.
Dengan peringkat keseluruhan “cukup baik”, Prasasti menilai fondasi pemerintahan sudah terbentuk. Namun tanpa percepatan implementasi di bidang ekonomi dan SDM, target besar pembangunan nasional 2029 dikhawatirkan sulit tercapai.
Baca Juga: Rupiah Menguat di Tengah Sentimen Risk-On dan Data Ekonomi China yang Positif
Selanjutnya: Prabowo Akan Menambah Anggaran LPDP Rp 13 Triliun dari Uang Sitaan Korupsi CPO
Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (21/10), Provinsi Ini Siaga Hujan Sangat Lebat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
