Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menunda pungutan bea keluar untuk ekspor CPO dan turunannya sejak Selasa (24/9). Kebijakan yang semula bakal diberlakukan 1 Oktober 2019 tersebut akan mundur menjadi 1 Januari 2020.
Dalam aturan tersebut, apabila harga CPO dan turunannya di atas US$ 570 per ton akan dikenakan pungutan sebesar US$ 25 per ton atau separuh dari tarif normal. Ketentuan ini terutang dalam PMK no 23/PMK.05/2019 tentang perubahan kedua atas PMK no 81/PMK.05/2018 tentang tarif layanan badan umum pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDP-KS).
Pinta S Chandra, Sinar Mas Agribusiness and Food menyebut aturan ini bisa meringankan beban industri CP domestik. Pasalnya, saat ini harga pasar CPO internasional tengah melemah yang berdampak tidak hanya pada korporasi tetapi juga petani.
Baca Juga: Penjualan mobil lesu, APPI nilai pembiayaan modal kerja masih berpeluang
"SMAR menyambit baik keputusan penundaan pungutan bea keluar ekspor CPO dan turunannya karena hal ini dapat memperingan beban industri kelapa sawit," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (30/9)
Ia menambahkan dari sisi pelaku industri hulu, penundaan bea keluar ini akan memberikan dukungan terhadap harga buah sawit di Indonesia di tengah penurunan harga pasar CPO internasional.
Namun dari sisi pelaku industri hilir, penundaan bea keluar ini akan menyebabkan harga beli CPO lokal sebagai bahan baku produsen minyak goreng dan turunannya akan lebih tinggi.
Baca Juga: Khawatir Produksi Melimpah, Harga CPO Mulai Loyo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
