Sumber: Antara | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkapkan terdapat opsi bahwa separuh porsi pembiayaan proyek kereta cepat rute Jakarta-Surabaya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS).
Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prihartono di Jakarta, Rabu, mengatakan opsi pembiayaan tersebut bisa saja dipilih, asalkan kondisi fiskal negara memungkinkan.
Maka dari itu, sesuai rencana jangka panjang pemerintah, kereta cepat Jakarta-Surabaya baru akan dibangun, ketika pendapatan per kapita Indonesia mencapai 10 ribu dolar AS.
"Ada syarat pendapatan per kapita kita 10 ribu dolar AS. Kita lihat nanti, jika kita punya uang, 50 persennya menggunakan KPS, sisanya swasta," ujarnya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Suarabaya merupakan proyek jangka panjang pemerintah untuk moda transportasi mutakhir, di mana bagian pertamanya adalah rute Jakarta-Bandung, yang kini untuk rute tersebut dikerjakan secara antarbisnis (business to business).
Rute kereta cepat dari Jakarta didesain melewati Bandung, karena trayek tersebut memiliki sisi ekonomis yang tinggi, sehingga memungkinkan partisipasi swasta.
Dalam rencana Bappenas, selanjutnya, setelah melewati Bandung, kereta tersebut akan melaju melalui Cirebon, termasuk menjadi sarana transportasi untuk Bandara Internasional Kertajati, Majalengka. Setelah dari Cirebon, kereta cepat itu akan melewati jalur trayek pantai utara menuju Surabaya.
"Kami membahasakan itu 'staging' atau bertahap, secara makro adalah Jakarta-Surabaya, namun bagian pendeknya adalah Jakarta-Bandung," tutur dia.
Menurut Bambang, setelah rute Jakarta-Bandung diputuskan untuk dikerjakan konsorsium dari Tiongkok melalui skema bisnis, tidak tertutup kemungkinan untuk rute selanjutnya, pemerintah membuka kembali kompetisi untuk para investor yang tertarik.
Namun, Bambang masih enggan mengungkapkan kapan target rute Jakarta-Surabaya itu bisa mulai dibangun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramil telah melakukan rapat koordinasi mengenai rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, bersama kalangan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi negeri serta perwakilan dari Japan Internasional Corporation Agency (JICA).
Dari data Bappenas, JICA merupakan investor yang pernah melakukan studi kelayakan tahap pertama untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, dan menghasilkan kesimpulan biaya investasi senilai 6,2 miliar dolar AS. Namun, JICA meminta pembangunan rute tersebut melalui kerja sama antarpemerintah.
Pemerintah menolak dan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kereta cepat Jakarta-Bandung kepada swasta, yang akhirnya dikerjakan konsorsium BUMN Indonesia dengan Tiongkok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
