Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menegaskan larangan mudik untuk Idul Fitri tahun ini. Penggunaan moda transportasi udara, darat dan laut pun dilarang mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama Idul Fitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menyampaikan, pihaknya masih mempelajari aturan tersebut. Sebagai asosiasi yang terdiri dari pengusaha angkutan jalan yang resmi (berizin), Ateng menjamin anggota Organda bakal menaati aturan pemerintah.
"Sudah sejak satu tahun lebih pada pandemi ini kami berkomitmen mengikuti kebijakan pemerintah. Dengan dinamikanya, ada pelarangan, ada PSBB, ada prokes, sekarang PPKM, kami komitmen selalu mengikuti," kata Ateng saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (8/4) malam.
Baca Juga: Larangan mudik, semua moda transportasi tak boleh beroperasi pada 7-16 Mei
Kendati begitu, kebijakan larangan mudik ini bukan tanpa catatan. Menurut Ateng, pelarangan angkutan umum tidaklah ideal. Justru seharusnya, pelarangan dikenakan pada angkutan pribadi.
Dengan angkutan umum, imbuh Ateng, justru pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) lebih dapat diawasi atau dikontrol dengan ketat.
"Jadi angkutan pribadi yang justru dilarang. Angkutan umum yang diperbolehkan, tentunya diberikan kontrol, syarat yang lebih ketat," sambungnya.
Dia memberikan contoh, untuk transportasi udara, penumpang diperbolehkan dengan syarat ketat. Misalnya melalui test PCR atau Swab terlebih dulu. Begitu juga dengan Kereta Api yang sekarang harus menggunakan tes GeNose.
Pola yang sama dinilai bisa diadopsi pada angkutan bus di terminal. Apalagi, dengan metode tes GeNose, penerapannya bisa lebih cepat dan mudah dengan biaya yang lebih murah.
"Secara tegas hanya boleh berangkat dari tempat tertentu. Ditentukan di terminal, maka semua orang dengan radius itu wajib sudah tes. Sehingga semua sudah terjamin, tidak terpapar," ungkapnya.
Terlebih saat ini, posisi pengusaha angkutan sangat kesulitan. Ateng memberikan gambaran, dalam kondisi normal sebelum pandemi keterisian penumpang saat masa mudik lebaran mencapai 100%.
Bahkan, angkutan dalam trayek pun tak mampu menampung sehingga menggunakan armada bus pariwisata sebagai bantuan. Namun dalam kondisi saat ini, tingkat kapasitas angkutan dibatasi hanya 50%. Itu pun dengan tingkat rerata okupansi hanya 30%-40% saja.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum DPP Organda Andre Djokosoetono menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan agar transportasi publik tetap dapat berjalan dengan menerapkan prokes yang ketat. Termasuk dengan pengecekan dengan GeNose pada semua penumpang di terminal keberangkatan.
Namun jika pelarangan tetap diberlakukan, Organda meminta ada stimulus yang dapat diberikan langsung kepada operator yang terdampak. "Terutama bagi para awak kendaraan umum yang tidak mendapatkan penghasilan," ungkap Andre.
Baca Juga: Ini daftar yang dikecualikan dari larangan mudik
Managing Director PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) Dwi Rianta Soerbakti menyampaikan, larangan mudik kali ini ibarat tamparan untuk perusahaan otobus. Sebab dalam setahun terakhir, perusahaan bus sudah mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan.
Dia memberikan gambaran, selama tahun 2020 lalu, sales LRNA turun 50%. Jika mudik tahun ini juga dilarang, maka kondisi sales belum bisa kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga bakal berdampak signifikan bagi kinerja perusahaan.
"Kami berharap angkutan lebaran 2021 bisa sedikit membantu kami. Tapi kami tahu, keputusan dari pemerintah itu pasti untuk kebaikan. Diskusi diantara kami telah terjadi. Kami serahkan kepada Organda untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Kemenhub," ujar Dwi.
Dari moda transportasi udara, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari aturan dari Kemenhub tersebut. Oleh sebab itu, dia belum bisa menentukan operasional Garuda menjelang lebaran nanti.
"Belum putus. Kami masih pelajari detailnya," kata Irfan.
Selanjutnya: Mudik dilarang, ini sanksi bagi angkutan darat yang lakukan perjalanan pada 6-17 Mei
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
