Reporter: Dani Prasetya, Noverius Laoli | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan mendapatkan dukungan penyaluran dana dari perbankan jika pemerintah daerah (pemda) memperjelas status tanah. Pasalnya permasalahan tanah itu justru lebih merintangi pelaksanaan FLPP ketimbang belum cairnya dana alokasi FLPP.
"FLPP ini butuh dukungan pemda dalam penyediaan tanah. Selama ini bank susah memberikan pembiayaan karena status tanah yang tidak jelas. Kalau untuk urusan dana, kita mendapat alokasi subsidi dari pemda," ungkap Direktur Utama PT BPD Papua Eddy R Sinulingga, usai penandatanganan kesepakatan (MoU) kerjasama penyaluran dana FLPP, di Kementerian Perumahan Rakyat, Rabu (4/5).
Kejelasan status tanah itu, kata dia, diperlukan karena level bank berada pada level akuntabilitas tinggi. Hal senada pun diungkapkan Direktur Utama PT BPD Kalimantan Timur Aminuddin. Dia menilai, program FLPP ini sulit berjalan jika pemda terlibat mendalam dalam penanganan urusan tanah.
"Yang membuat mahal rumah itu harga tanah. Sebenarnya kalau lepas dari urusan itu tidak akan menyulitkan dalam pembiayaan," ujar dia.
Hal tersebut yang selama ini dijadikan kendala oleh perbankan. Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa pun mengakui, tidak ada masalah dengan dana. Pemerintah melalui APBN telah menganggarkan setiap tahunnya.
Untuk akumulasi dana FLPP dari 2010 hingga 2011 saja telah terkumpul sebesar Rp 6,25 triliun yang diharapkan mendukung sasaran penerbitan kredit pemilikan rumah (KPR) pada 2011 sebanyak 134 ribu unit rumah sejahtera dan 50 ribu rumah murah.
Memang, untuk 2011, Kementerian Perumahan Rakyat belum mendapatkan pencairan dana sebesar Rp 3,5 triliun dari APBN. Namun, Kepala Badan Layanan Umum (BLU) FLPP Margustieny mengklaim, belum cairnya dana itu tidak mengganggu berjalannya kebijakan FLPP di tingkat perbankan.
"Sebab masih ada dana tahun lalu. Untuk Rp 3,5 triliun itu kan dana untuk 2011. Hal ini sama sekali tidak mengganggu pelaksanaan. Hanya memang mungkin untuk bergerak agak tertahan," tuturnya.
Tidak terganggunya pelaksanaan FLPP di tingkat perbankan terlihat dari rencana bisnis setiap bank dalam mencapai pembangunan rumah sejahtera. Sebagai catatan, BPD Papua berkomitmen menyalurkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk target pemenuhan rumah sejahtera sebanyak 1.000 unit dan BPD Nusa Tenggara Timur salurkan Rp 75 miliar ditambah subsidi dari pemda sebesar Rp 20 miliar untuk capai 1.000 unit melalui kerjasama dengan Real Estate Indonesia (REI) yang tersebar di tiga kabupaten.
Selain itu, sebagai informasi, BPD Riau juga menyalurkan Rp 100 miliar untuk pembangunan 1.000 rumah dan BPD Sumatera Utara menyalurkan Rp 100 miliar untuk pembangunan 1.200 unit.
Kerjasama dengan bank bisa banyak terjadi karena adanya intervensi dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk menurunkan tingkat suku bunga hingga pada level 8,15%-9,15% fixed selama 15 tahun. Sementara pada segi kredit konstruksi, Deputi Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo mengutarakan, masih mengusahakannya untuk bisa segera menerapkan KPR FLPP. "Mudah-mudahan triwulan ketiga selesai," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
