Reporter: Vina Elvira | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aliansi IKM, Pekerja, dan Masyarakat Tekstil Indonesia kembali menyuarakan penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.
Tuntutan secara spesifik diarahkan kepada Kementerian Keuangan, khususnya DitJen Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan.
Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyinggung kinerja Menko Perekonomian yang dinilai kurang cakap dalam mengoordinasikan menteri-menteri lain di bawahnya, bahkan cenderung lebih mengakomodir pihak asing.
Baca Juga: Gempor Digempur Impor
"Askolani seakan membiarkan penyelundupan melalui modus impor borongan, pelarian HS, dan under invoicing dilakukan oleh jajaran di sekelilingnya. Sedangkan Sri Mulyani juga membiarkan Bea Cukai dijadikan sarang persekongkolan mafia impor. Pemerintah sudah sangat paham bahwa banjirnya barang impor ilegal inilah yang membunuh IKM dan industri tekstil," ungkap Nandi dalam keterangan resmi, Minggu (7/7).
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menjuluki Menteri Keuangan sebagai "Ratu 1001 alasan" karena selalu berputar-putar mengalihkan isu tanpa mau membersihkan Bea Cukai.
Mereka juga menuntut Sri Mulyani untuk mundur jika mempunyai konflik kepentingan dengan sindikat mafia impor.
"Kami juga meminta aparat untuk segera bertindak menangkap para pihak yang terlibat dalam persekongkolan mafia impor termasuk perusahaan logistik rekanan Bea Cukai yang barangnya selalu masuk jalur hijau," tutur Nandi.
Baca Juga: Mendag: Ada Tujuh Produk yang Bakal Kena Bea Masuk Tambahan
Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil, Tisna Kusumah, yang menjadi salah satu elemen aksi kemarin, menyampaikan bahwa mereka juga meminta Menteri Perdagangan untuk kembali memberlakukan PERMENDAG 36 2023 dan mencabut PERMENDAG 8 2024.
Sementara itu, koordinator aksi dari pihak mahasiswa tekstil, Agus Liwaya, dalam orasinya menyampaikan bahwa mereka tidak percaya akan janji yang disampaikan PEMDA Jabar karena sebenarnya mereka punya kewenangan untuk menindak para pedagang yang menjual barang impor ilegal di sentra-sentra perdagangan di Jawa Barat.
"Di Cigondewah banyak pedagang berpaspor Tiongkok yang berjualan di ruko-ruko, bahkan para pedagang Tiongkok ini sudah merambah pasar Tegal Gubuk, tapi PEMDA Jabar hanya diam saja," tutur Agus.
Seluruh massa aksi meminta Presiden RI Joko Widodo, untuk turun langsung menyelamatkan IKM dan industri TPT nasional.
Baca Juga: Luhut: Rencana Bea Masuk 200% Tidak Hanya Menyasar Barang dari Tiongkok
Mereka menilai para menteri di kabinetnya sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan karena beberapa di antaranya justru terindikasi masuk dalam putaran permainan impor ini.
Aksi ditutup oleh pernyataan bahwa mereka menyatakan perang terhadap para mafia impor dan kroni-kroninya yang bercokol di pemerintahan.
"Kami tidak mau lagi sengsara karena dijajah oleh pihak asing dan para mafia impor," pungkas Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
