Reporter: Syamsul Ashar, Arif Wicaksono | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Niat Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat (Sumbar) mengambil alih 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) tak terbendung. Pemda Sumbar mengaku siap menggandeng Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk merealisasikan keinginannya tersebut.
Bupati Kabupaten Sumbar, Zulkifli Muhadli bilang, pihaknya sudah memutuskan terlibat dalam pembelian 7% saham Newmont. "Kami yang paling menderita dampak Newmont," ujarnya ke KONTAN, Rabu (17/7).
Untuk itu Pemkab Sumbar bersedia bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan porsi saham Newmont. "Kami siap berdiskusi dengan PIP soal teknisnya," katanya.
PIP memang menjadi kendaraan pemerintah pusat dalam pengambilalihan 7% saham Newmont. Namun begitu Kepala PIP, Soritaon Siregar mengaku belum ada pembicaraan formal maupun informal dengan Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB) tentang pengambilalihan saham Newmont. "Saya belum bisa komentar lebih banyak," katanya melalui pesan singkat.
Berdasarkan perjanjian pembelian atau Sales and Purchase Agreement (SPA) tertanggal 6 Mei 2011, harga 7% saham Newmont adalah sebesar US$ 246,8 juta.
Pemkab Sumbar dan Pemkab Sumbawa dan Provinsi NTB sebenarnya telah membentuk konsorsium bernama PT Daerah Maju Bersaing (DMB) untuk menguasai 24% saham Newmont. Dalam pembelian saham senilai Rp 8,6 triliun itu, DMB menggandeng PT Multicapital yang tak lain milik Keluarga Bakrie.
Karena Group Bakrie dipastikan tidak akan masuk lagi dalam pembelian 7% saham Newmont, Pemda harus menggandeng perusahaan lain, sebab anggaran terbatas.
Catatan Lembaga Riset Katadata menunjukkan, 50% pendapatan Pemkab Sumbar senilai Rp 649 miliar masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Direktur Eksekutif Katadata, Metta Dharmasaputra bilang, Pemda tidak mungkin memiliki dana Rp 2,3 triliun untuk membeli 7% saham Newmont.
Untuk itu Metta menyarankan opsi paling ideal adalah mendorong konsorsium BUMN. "BUMN yang dipimpin PT Danareksa sudah menyatakan siap, tinggal menunggu perintah saja," ujarnya.
Menurutnya, enam BUMN yang akan terlibat pembelian adalah PT Danareksa, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Jamsostek, PT Taspen, PT Pegadaian, dan PT Askes.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
