Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peran Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah berhasil membantu dalam memangkas penebangan dan perdagangan kayu liar dan di saat yang sama memberikan manfaat ekonomi secara nasional, khususnya ke beberapa negara di dunia.
Minister of State for Pacific and the Environment Inggris,Goldsmith, mengatakan komitmen dan standar legalitas produk kayu Indonesia memudahkan importir dan konsumen Inggris untuk melakukan sourcing kayu berkelanjutan.
"Kepemimpinan Indonesia dalam mendorong ekspor kayu legal dan berkelanjutan melalui penerapan secara nasional Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) patut dicontoh oleh negara-negara eksportir kayu lainnya," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (24/9).
Skema Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT-VPA) menjamin produk kayu Indonesia yang masuk ke Eropa telah terverifikasi bebas illegal logging.
Baca Juga: Diversifikasi kayu lapis berpeluang melebarkan sayap pasar ke Jepang
Sejak 2002, Indonesia dan Inggris telah bekerja sama dalam penanganan illegal logging yang di awali dengan penandatanganan MoU on Addressing Illegal Logging, kemudian ditindaklanjuti dengan kerja sama Multistakeholder Forestry Programme (MFP) yang turut merumuskan pembentukan SVLK.
Seiring dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Indonesia dan Inggris telah menandatangani kesepakatan bilateral implementasi FLEGT melalui VPA Indonesia-Inggris pada Maret 2019.
Goldsmith menyambut baik kerja sama Indonesia dan Inggris selama dua dekade terakhir dalam mengembangkan standar compliance yang kuat untuk kayu berkelanjutan.
Sistem legalitas verifikasi kayu Indonesia menunjukkan perdagangan dan pembangunan serta pengelolaan hutan berkelanjutan dapat berjalan beriringan.
Baca Juga: Strategi pelaku usaha tingkatkan penjualan kayu ke luar negeri
Selain kemanfaatan ekonomi, sistem verifikasi nasional Indonesia telah turut mengurangi deforestasi dan penebangan kayu liar selama 3 tahun terakhir, saat ini tercatat terdapat 24 juta ha lahan hutan dan dengan 3.000 pelaku usaha telah tersertifikasi SVLK.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Dr. Alue Dohong, menggarisbawahi peran SVLK telah berhasil membantu dalam memangkas penebangan dan perdagangan kayu liar dan di saat yang sama memberikan manfaat ekonomi secara nasional.
