Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) masih menjadi sorotan. Sejumlah asosiasi pelaku industri menagih kepastian pasokan gas supaya kinerja industri manufaktur Indonesia tak semakin tertekan.
Pemerintah melanjutkan kebijakan HGBT melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025. Dalam beleid yang terbit pada akhir bulan Februari 2025 itu, kebijakan HGBT berlaku untuk tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu.
Industri tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Harga gas bumi sebagai bahan bakar dipatok sebesar US$ 7 per million british thermal unit (MMBTU). Sedangkan harga gas untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU.
Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengungkapkan realisasi pasokan gas masih jauh di bawah alokasi Kepmen ESDM No. 76/2025. Yustinus memberikan gambaran, realisasi pada bulan Januari hanya 54% dengan harga non-HGBT.
Baca Juga: PGAS Berpotensi Kantongi Pendapatan Lebih dari HGBT, Cermati Rekomendasi Berikut
Selebihnya, penggunaan dikenakan tarif regasifikasi sebesar US$ 16,77 per MMBTU. "Pengguna sudah membayar dengan harga pipa normal dan harga regasifikasi untuk penggunaan Januari, karena Kepmen baru ditetapkan akhir Februari 2025," kata Yustinus kepada Kontan.co.id, Senin (5/5).
Yustinus bilang, kelebihan bayar belum dikompensasi oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan badan usaha penyalur gas lainnya. Sementara itu, pada bulan Februari 2025, tagihan sudah di harga US$ 7 per MMBTU.
Namun Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) baru mencapai 73%. Lalu, AGIT di bulan Maret hanya bergerak ke level 76%. Selebihnya, pengguna dikenakan tarif regasifikasi sebesar US$ 16,77 per MMBTU.
Yustinus mengatakan, FIPGB masih mengumpulkan data per bulan April 2025. Dia berharap AGIT bisa mencapai 100% sesuai Kepmen ESDM No.76/2025, terutama dari PGN sebagai penyalur gas terbesar.
Yustinus juga menyoroti harga regasifikasi yang mencapai US$ 16,77 per MMBTU, jauh di atas kebijakan HGBT. Menurut Yustinus, kondisi ini menjadi salah satu penyebab perlambatan industri manufaktur di Indonesia.
S&P Global mencatat Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia bulan April 2025 anjlok ke level 46,7 atau terjun 5,7 poin dibandingkan Maret 2025 sebesar 52,4. PMI Manufaktur Indonesia per April sudah di bawah 50, alias berada di fase kontraksi.
"HGBT yang belum 100%, diperparah dengan harga regasifikasi itu berdampak negatif. Terindikasi dari indeks manufaktur Indonesia berada di level 46,7 atau kontraksi pada bulan April," imbuh Yustinus.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menyoroti hal yang sama. Asaki mencatat, persentase besaran AGIT mengalami penurunan pada bulan April, baik di wilayah Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur.
Di Jawa bagian barat, persentase AGIT pada bulan Februari, Maret dan April masing-masing sebesar 73%, 77% dan 65%. Pada periode yang sama, persentase AGIT di Jawa bagian timur adalah 58%, 61% dan 49%.
Menurut Edy, penurunan AGIT pada bulan April telah menggerus daya saing industri keramik nasional. Dia menggambarkan, pelaku industri harus berproduksi dengan rata-rata biaya gas sebesar US$ 8 per MMBTU, bahkan lebih.
"Artinya, kurang lebih 15% lebih mahal dari kebijakan HGBT. Sangat disayangkan, terlebih untuk Jawa bagian timur yang seharusnya tidak ada kendala tentang supply gas. Namun diinformasikan ada gangguan di hulu yang membutuhkan waktu perbaikan sampai dengan Oktober," ungkap Edy.
Edy bilang, harga gas menjadi salah satu komponen yang menentukan tingkat utilisasi keramik nasional. Dia menjelaskan, tingkat utilisasi pada kuartal I-2025 telah menunjukkan perbaikan ke level 75%. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata 65% pada tahun 2024.
Pada tahun ini, Asaki memproyeksikan tingkat utilisasi produksi keramik bisa mencapai level 85%, yang didorong oleh berbagai dukungan yang diberikan pemerintah. "Namun dengan gangguan supply gas tersebut membuat posisi industri keramik maju mundur kena," imbuh Edy.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono turut menyampaikan bahwa sejumlah pelaku industri masih belum mendapatkan HGBT sesuai volume. Terutama yang berada di wilayah Jawa bagian barat.
Fajar menegaskan, gas merupakan salah satu komponen produksi yang sangat penting. Jika harga gas mahal, biaya produksi pun otomatis terongkrak. Kemudian, harga produk akan semakin tidak kompetitif untuk bersaing dengan produk impor yang memiliki harga lebih murah.
Padahal, Indonesia mesti lebih waspada. Di tengah perang tarif dengan Amerika Serikat, pemerintah mesti mewaspadai banjir kiriman barang impor, terutama dari China.
"Dengan China, nggak banting harga saja melawannya susah. Apalagi kalau banting harga, jadi makin susah. Nah, HGBT ini membantu menekan cost produksi. Jadi kalau HGBT tidak diberikan kepada industri, ya otomatis kita nggak bisa bersaing dengan produk impor," tandas Fajar
Baca Juga: Wamenperin Faisol Riza Buka Suara Soal Harga Gas HGBT dan Non-PGBT yang Jomplang
Selanjutnya: IHSG Diprediksi Melemah, Berikut Rekomendasi Saham yang Bisa Dicermati, Selasa (6/5)
Menarik Dibaca: Prakiraan Cuaca Jakarta Besok (6/5): Cerah hingga Diguyur Hujan Ringan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
