Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyoroti dampak signifikan dari kebijakan tarif impor resiprokal sebesar 19% yang resmi diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk dari Indonesia, termasuk mebel.
Meskipun besaran tarif ini lebih rendah dibanding sebelumnya yang sempat mencapai 32%, pelaku industri menilai kebijakan tersebut masih cukup memberatkan.
Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyatakan bahwa tarif 19% tetap menjadi beban tersendiri bagi produsen mebel Tanah Air, terutama karena pasar Amerika dikenal sangat sensitif terhadap harga.
“Buyer di sana itu sangat price sensitive. Ketika harga naik sedikit saja, langsung terasa dampaknya. Ini yang kami khawatirkan akan memperlemah daya saing produk Indonesia di pasar mereka,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (8/8).
Baca Juga: Survei BI Juli 2025: Ekspektasi Konsumen Terhadap Ekonomi Enam Bulan ke Depan Naik
Dampak dari kebijakan ini mulai dirasakan di sejumlah sentra produksi seperti Jepara, Cirebon, dan Sukoharjo. Sobur mengungkapkan, berdasarkan laporan dari para anggota HIMKI di daerah, terjadi penurunan pesanan sekitar 20%–30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Ada beberapa pabrik kecil yang mulai mengurangi jam kerja, bahkan ada yang sudah melakukan perampingan karyawan. Ini warning buat kita semua,” jelasnya.
Menanggapi kondisi ini, HIMKI mendorong para produsen untuk mulai melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara di luar AS. Pasar Eropa menjadi salah satu yang dibidik, terutama setelah kesepakatan dagang IEU–CEPA. Selain itu, kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, hingga BRICS juga masuk dalam radar ekspansi.
“Beberapa anggota kita, seperti CV Seken Living, sudah menyebar pasar mereka ke Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, dan negara-negara Eropa. Jadi, meskipun belum ada pembatalan pesanan besar dari AS, kami tetap harus bersiap,” ujarnya.
Strategi lain yang kini mulai ditempuh adalah dengan menggeser produksi ke segmen bernilai tambah, seperti produk custom, luxury, serta yang menggunakan bahan baku berkelanjutan. Namun begitu, HIMKI tetap berharap pemerintah bisa hadir untuk memberikan dukungan konkret.
“Kita sudah simulasi, dengan tarif ini, harga kursi kayu yang sebelumnya dijual US$100 bisa naik menjadi US$120–135. Itu sudah pasti akan mengganggu permintaan. Karena itu, kami mendesak pemerintah agar memperjuangkan tarif ekspor yang lebih rendah, seperti yang didapatkan Vietnam atau Malaysia,” terang Sobur.
Selain diplomasi dagang, HIMKI juga meminta adanya perbaikan ekosistem ekspor. Beberapa poin yang dinilai penting antara lain penghapusan kewajiban SVLK untuk produk hilir, penyederhanaan karantina, hingga percepatan layanan logistik dan pembiayaan.
Tak kalah penting, HIMKI juga mengusulkan insentif fiskal seperti pembebasan PPN, restitusi dipercepat, bunga pinjaman di bawah 6%, hingga insentif pajak bagi eksportir berorientasi tenaga kerja dan perolehan devisa.
Di sisi lain, HIMKI turut menekankan perlunya perlindungan terhadap pasar domestik, terutama agar industri mebel lokal tidak semakin tertekan oleh masuknya barang impor yang lebih murah.
“Kalau produk impor dibiarkan membanjiri pasar dalam negeri tanpa kontrol, industri kita bisa makin terdesak,” pungkas Sobur.
Baca Juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Ekonom HSBC: Tidak Ada Alasan untuk Tidak Percaya
Selanjutnya: PP Presisi (PPRE) Raih Kontrak Baru Rp 3,2 Triliun pada Semester I 2025
Menarik Dibaca: Promo Alfamart Serba Gratis 8-10 Agustus 2025, Beli 1 Gratis 1 Susu Oatside-Teh Kotak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
