Tahan Harga Pertamax Redam Dampak Lonjakan BBM Non Subsidi? Ini Kata DPR Hingga YLKI

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

"Sedangkan untuk yang masuk kategori non subsidi akan disesuaikan dengan kondisi pasar internasional yang ada. Karena bagaimana pun tidak mungkin pemerintah, apalagi Pertamina menahan harga dengan menanggung selisih kenaikan harga di pasar internasional dengan harga yang dijual di Indonesia," imbuh Eddy.

Pengamat BUMN & Ekonom dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengamini, kenaikan harga BBM non subsidi saat ini merupakan konsekuensi logis di tengah lonjakan harga patokan minyak dunia dalam satu bulan terakhir.

"Perubahan harga yang dikenakan menunjukkan seberapa besar biaya pengadaan BBM tersebut selama periode bergejolak ini," ujar Toto.

Toto melihat bahwa kebijakan menahan harga Pertalite dan Pertamax merupakan langkah penting dari sisi ekonomi, lantaran jenis BBM ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah.

"Apabila dinaikan juga saat ini maka akan mengerek efek inflasi tinggi dan mengganggu daya beli publik," ujar Toto.

Bagi Pertamina, kenaikan harga BBM di segmen premium product memberikan sinyal seberapa besar biaya riil pengadaan BBM saat ini.

Dampaknya bisa membantu perbaikan kondisi arus kas, meski tidak terlalu signifikan karena konsumsi terbesar ada di segmen Pertalite dan Pertamax.

"Jadi untuk mempertahankan kondisi finansial Pertamina tetap oke, maka disiplin pemerintah membayar subsidi dan kompensasi tepat waktu menjadi opsi yg sangat diandalkan," imbuh Toto.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal sepakat, Pertamina harus menjaga kekuatan arus kas, lantaran dampak dari menahan harga BBM subsidi akan terlebih dulu ditanggung Pertamina sebelum nantinya dibayar oleh Pemerintah. Faisal memandang kenaikan harga BBM di segmen pasar atas merupakan bagian dari distribusi beban.

Dia memprediksi dampak dari kenaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex cenderung terbatas terhadap kondisi ekonomi maupun inflasi. "Jadi maksimum itu 2% (konsumsi BBM dari tiga produk yang naik harga). Dampak terhadap inflasi relatif kecil," ujar Faisal.

Dihubungi terpisah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana memahami penyesuaian harga produk BBM non subsidi memang mengikuti mekanisme pasar dan harga minyak mentah dunia.

YLKI menilai bahwa kebijakan menahan harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 sebagai upaya social buffer atau penyangga sosial untuk tetap menjaga daya beli dan minat konsumen

Tetapi, YLKI menyoroti besaran kenaikan yang cukup mendadak dan masif. Hal ini memberikan dampak bagi konsumen, khususnya kalangan kelas menegah atas yang loyal terhadap produk berkualitas tinggi. Niti mengingatkan adanya potensi migrasi konsumen untuk memilih produk BBM dengan kualitas di bawahnya yang tidak mengalami kenaikan harga.

"YLKI meminta agar penyesuaian harga dilakukan secara berkala dalam besaran yang wajar dan bertahap, serta Pemerintah harus bisa menjamin bahwa ini bahwa harga ini tetap kompetitif dibandingkan operator swasta lainnya agar tidak terjadi monopoli harga yang merugikan konsumen," tandas Niti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sebelumnya