Tahan Harga Pertamax Redam Dampak Lonjakan BBM Non Subsidi? Ini Kata DPR Hingga YLKI

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi atau Jenis Bahan bakar Umum (JBU) akhirnya mengalami penyesuaian.

Badan usaha pelat merah, PT Pertamina (Persero), telah menaikkan harga tiga produk BBM non subsidi pada Sabtu (18/4/2026).

Pertamina melakukan penyesuaian harga terhadap Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Harga ketiga produk BBM non subsidi tersebut naik cukup signifikan, yakni melonjak lebih dari Rp 6.000 per liter.

Sebagai gambaran dengan mengacu pada wilayah Provinsi DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo naik dari sebelumnya Rp 13.100 menjadi Rp 19.400 per liter.

Harga Dexlite melonjak dari Rp 14.200 ke Rp 23.600 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex melejit dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax dengan Research Octane Number (RON) 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan. Harga Pertamax masih dibanderol sebesar Rp 12.300 per liter, dan Pertamax Green 95 bertahan di harga Rp 12.900 per liter.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron mengatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini mengacu pada Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Beleid ini mengatur tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran JBU jenis bensin dan minyak solar.

Baron menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi ini mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk dinamika harga minyak dunia serta kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Pertamina pun terus memantau harga komoditas minyak dunia yang masih bergerak volatil di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Keputusan penyesuaian harga hanya berlaku pada Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Sedangkan harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tetap, agar kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pertamina tetap memonitor dinamika harga minyak dunia dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional," kata Baron saat dihubungi oleh Kontan.co.id, Sabtu (18/4/2026).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menilai penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan langkah yang wajar dilakukan oleh badan usaha di tengah situasi saat ini.

Menurut Kholid, dampak dari kenaikan harga tiga produk BBM tersebut relatif terbatas lantaran komposisi Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite hanya sekitar 1,3% dari total BBM yang dijual.

Kholid menggambarkan bahwa dengan asumsi penjualan total BBM sekitar 83 juta kiloliter per tahun, komposisi penjualan terbesar adalah Biosolar dengan porsi 45%, Pertalite (36%) dan Pertamax (7,7%).

Pemerintah berkomitmen menahan harga Biosolar dan Pertalite sebagai BBM dengan Public Service Obligation (PSO).

"Tidak semua BBM JBU naik harga. Artinya, harga masih ditahan untuk menjaga inflasi dan daya beli. Risiko sosial politik minim. Langkah ini bisa dimengerti sebagai upaya menahan laju migrasi ke bawah yang deras. Jika Pertamax naik, konsumen akan migrasi massal ke Pertalite yang menaikkan beban fiskal Pemerintah," kata Kholid kepada Kontan.co.id, Minggu (19/4/2026).

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno melihat bahwa kebijakan menahan harga Pertamax merupakan langkah alternatif sebagai titik tengah untuk kondisi saat ini.

Eddy menilai kenaikan harga produk BBM non subsidi dengan RON tinggi terbilang wajar dengan menyesuaikan kondisi ekonomi dan harga BBM di pasar dunia.

"Saat ini kita tidak bisa menghadirkan kondisi yang sempurna. Ini bisa dilihat sebagai kompromi, suatu titik tengah yang mungkin bisa dicapai antara ketersediaan BBM, subsisi pemerintah untuk menahan harga dan kemampuan masyarakat," ujar Eddy.

Eddy mengingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah sudah terbatas. Begitu juga dengan kondisi keuangan Pertamina yang rentan terhantam oleh gejolak saat ini.

Meski begitu, Eddy menegaskan bahwa Parlemen masih memegang komitmen pemerintah untuk menjaga harga BBM dan elpiji subsidi.

"Sedangkan untuk yang masuk kategori non subsidi akan disesuaikan dengan kondisi pasar internasional yang ada. Karena bagaimana pun tidak mungkin pemerintah, apalagi Pertamina menahan harga dengan menanggung selisih kenaikan harga di pasar internasional dengan harga yang dijual di Indonesia," imbuh Eddy.

Pengamat BUMN & Ekonom dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengamini, kenaikan harga BBM non subsidi saat ini merupakan konsekuensi logis di tengah lonjakan harga patokan minyak dunia dalam satu bulan terakhir.

"Perubahan harga yang dikenakan menunjukkan seberapa besar biaya pengadaan BBM tersebut selama periode bergejolak ini," ujar Toto.

Toto melihat bahwa kebijakan menahan harga Pertalite dan Pertamax merupakan langkah penting dari sisi ekonomi, lantaran jenis BBM ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah.

"Apabila dinaikan juga saat ini maka akan mengerek efek inflasi tinggi dan mengganggu daya beli publik," ujar Toto.

Bagi Pertamina, kenaikan harga BBM di segmen premium product memberikan sinyal seberapa besar biaya riil pengadaan BBM saat ini.

Dampaknya bisa membantu perbaikan kondisi arus kas, meski tidak terlalu signifikan karena konsumsi terbesar ada di segmen Pertalite dan Pertamax.

"Jadi untuk mempertahankan kondisi finansial Pertamina tetap oke, maka disiplin pemerintah membayar subsidi dan kompensasi tepat waktu menjadi opsi yg sangat diandalkan," imbuh Toto.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal sepakat, Pertamina harus menjaga kekuatan arus kas, lantaran dampak dari menahan harga BBM subsidi akan terlebih dulu ditanggung Pertamina sebelum nantinya dibayar oleh Pemerintah. Faisal memandang kenaikan harga BBM di segmen pasar atas merupakan bagian dari distribusi beban.

Dia memprediksi dampak dari kenaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex cenderung terbatas terhadap kondisi ekonomi maupun inflasi. "Jadi maksimum itu 2% (konsumsi BBM dari tiga produk yang naik harga). Dampak terhadap inflasi relatif kecil," ujar Faisal.

Dihubungi terpisah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana memahami penyesuaian harga produk BBM non subsidi memang mengikuti mekanisme pasar dan harga minyak mentah dunia.

YLKI menilai bahwa kebijakan menahan harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 sebagai upaya social buffer atau penyangga sosial untuk tetap menjaga daya beli dan minat konsumen

Tetapi, YLKI menyoroti besaran kenaikan yang cukup mendadak dan masif. Hal ini memberikan dampak bagi konsumen, khususnya kalangan kelas menegah atas yang loyal terhadap produk berkualitas tinggi. Niti mengingatkan adanya potensi migrasi konsumen untuk memilih produk BBM dengan kualitas di bawahnya yang tidak mengalami kenaikan harga.

"YLKI meminta agar penyesuaian harga dilakukan secara berkala dalam besaran yang wajar dan bertahap, serta Pemerintah harus bisa menjamin bahwa ini bahwa harga ini tetap kompetitif dibandingkan operator swasta lainnya agar tidak terjadi monopoli harga yang merugikan konsumen," tandas Niti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News