/2026/06/16/750376377.jpg "Tak Lagi Bergantung APBN, Pemerintah Andalkan Proyek Infrastruktur Didanai Swasta")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Pemerintah mengisyaratkan pergeseran strategi pembiayaan infrastruktur nasional dengan membuka ruang lebih besar bagi modal swasta.
Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Managing Director of Investments, Danantara Development Management Fund, M Rachmat Kaimuddin mengatakan, pembangunan infrastruktur ke depan tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pemerintah juga harus membiayai berbagai program pembangunan manusia.
Menurut Rachmat, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia masih sangat besar, sementara pemerintah harus membagi sumber daya fiskal untuk berbagai prioritas lain seperti pendidikan, nutrisi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga: Danantara Bakal Permudah Investor Masuk ke Proyek Infrastruktur
Ia menjelaskan, dalam satu setengah tahun terakhir pemerintah mulai mengubah pendekatan pembangunan dengan mengalokasikan sebagian anggaran negara untuk program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
"Sebagian anggaran negara diinvestasikan ke dampak yang lebih langsung seperti pengembangan manusia, nutrisi di sekolah-sekolah dan sebagainya," ujar Rachmat dalam Asia Infrastructure Forum (AIF) 2026 di Singapura, Selasa (16/6/2026).
Karena itu, menurut Rachmat, sebagian proyek infrastruktur yang sebelumnya dibiayai pemerintah kini perlu didorong melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public Private Partnership/PPP).
"Sebagian dari infrastruktur yang berpotensi dimasukkan ke PPP, maka tugas kitalah untuk mewujudkannya," kata dia.
Rachmat menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka PPP yang relatif kuat. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan proyek-proyek yang ditawarkan kepada investor benar-benar menarik secara komersial dan mampu mencapai penutupan pembiayaan.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah hambatan yang membuat investasi swasta belum mengalir optimal ke sektor infrastruktur. Salah satunya adalah adanya perbedaan perspektif antara birokrasi dan pelaku pasar dalam merancang proyek investasi.
Baca Juga: Infrastruktur Asia Butuh Dukungan Modal Swasta dan Skema Pembiayaan Baru
Menurut dia, pemerintah kini berupaya mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini menghambat investasi agar proyek-proyek infrastruktur menjadi lebih bankable dan menarik bagi investor.
"Peran yang sedang saya kerjakan adalah melihat masing-masing masalah potensial yang menghambat investasi dan melihat perbaikan apa yang bisa kita lakukan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rachmat juga menyinggung peran Danantara yang akan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pembiayaan pembangunan nasional, termasuk sektor infrastruktur.
Melalui berbagai unit yang dimiliki, Danantara diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan pemerintah dan modal swasta yang mencari peluang investasi.
Rachmat menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kolaborasi dengan investor dalam berbagai proyek strategis. Menurut dia, kebutuhan infrastruktur Indonesia masih sangat besar sehingga memerlukan keterlibatan berbagai pihak.
Baca Juga: AIF 2026 Tawarkan 15 Proyek Infrastruktur Asia Senilai US$ 16 Miliar
"Banyak hal yang harus dilakukan di Indonesia. Beberapa akan menjadi pemerintah, beberapa bisa menjadi sektor swasta murni, dan beberapa bisa kita kerjakan bersama melalui PPP," kata Rachmat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
