Infrastruktur Asia Butuh Dukungan Modal Swasta dan Skema Pembiayaan Baru

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Negara-negara Asia perlu memperkuat keterlibatan sektor swasta dan mengembangkan berbagai skema pembiayaan inovatif untuk menutup kesenjangan pendanaan infrastruktur yang kian besar.

Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan serta keterbatasan fiskal pemerintah, kolaborasi publik-swasta, blended finance, penjaminan risiko, hingga pasar karbon dinilai menjadi kunci untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur berkelanjutan di kawasan.

Menteri di Prime Minister's Office sekaligus Second Minister for Finance and National Development Singapura, Indranee Rajah mengungkapkan, infrastruktur kini tidak hanya berfungsi mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga ketahanan ekonomi dan keamanan strategis suatu negara.

"Berinvestasi pada infrastruktur berkelanjutan merupakan strategi utama untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara kolektif," ujar Indranee dalam pidato pembukaan Asia Infrastructure Forum (AIF) 2026 di Singapura, Selasa (16/6/2026).

Menurut Indranee, Asia Tenggara saat ini tengah mempercepat transisi energi hijau. ASEAN telah mencapai bauran energi terbarukan sebesar 14% dari total pasokan listrik primer pada 2023 dan menargetkan porsi tersebut meningkat dua kali lipat pada akhir dekade ini.

Asian Development Bank (ADB) juga telah mengumumkan dukungan pendanaan senilai US$ 70 miliar hingga 2035 untuk pengembangan infrastruktur energi dan digital di kawasan.

Indranee menilai, salah satu prioritas utama kawasan adalah membangun infrastruktur yang lebih tangguh terhadap berbagai risiko, termasuk gangguan rantai pasok energi dan dampak perubahan iklim.

Menurut pandangan Indranee, konflik yang terjadi di Timur Tengah menunjukkan tingginya ketergantungan banyak negara terhadap pasokan energi dari kawasan Teluk.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang adaptif dan mampu merespons berbagai disrupsi.

Salah satu contoh yang disorot adalah proyek ASEAN Power Grid (APG), yang dirancang untuk menghubungkan sistem kelistrikan negara-negara ASEAN sehingga kelebihan energi terbarukan dapat disalurkan ke negara yang membutuhkan.

"Ketika APG terealisasi, jaringan ini akan menjadi sumber energi tambahan yang memperkuat ketahanan kawasan terhadap volatilitas pasokan energi global," katanya.

Selain ketahanan energi, Indranee juga menekankan pentingnya investasi pada infrastruktur yang mampu mengurangi risiko perubahan iklim.

Ia mencontohkan kebijakan Climate Resilience Development yang menjadi bagian dari Rencana Adaptasi Nasional Indonesia 2025–2030.

Menurutnya, upaya pemerintah Indonesia bersama United Nations Development Programme (UNDP) dalam memasukkan mitigasi risiko iklim ke dalam perencanaan sektoral menjadi langkah positif yang patut didorong.

Di sisi lain, Indranee menilai keterlibatan sektor swasta harus diperkuat sepanjang siklus proyek infrastruktur. Keterbatasan fiskal pemerintah dan meningkatnya kompleksitas proyek membuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi semakin penting.

Untuk mendukung hal tersebut, Infrastructure Asia memperpanjang kerja sama dengan World Bank Group dan menjalin kemitraan baru dengan Private Infrastructure Development Group (PIDG) guna memperluas akses pembiayaan alternatif bagi proyek-proyek infrastruktur di Asia.

Menurut Indranee, pemerintah juga perlu menyediakan kerangka hukum yang kuat, mekanisme pembiayaan campuran (blended finance), skema penjaminan risiko, hingga pasar karbon yang kredibel untuk menarik modal swasta jangka panjang.

"Menjembatani kesenjangan antara ambisi nasional dan realisasi proyek membutuhkan stabilitas, proyek yang siap didanai, serta pengelolaan risiko yang efektif," ujarnya.

Sementara itu, Executive Director Infrastructure Asia, Lavan Thiru mengatakan, AIF 2026 akan menampilkan lebih dari 15 proyek infrastruktur regional dengan nilai investasi melampaui US$ 16 miliar.

Menurut dia, penyajian proyek-proyek tersebut bertujuan memberikan visibilitas kepada investor dan lembaga pembiayaan terkait peluang investasi infrastruktur yang tersedia di Asia.

"Forum ini memberikan kesempatan bagi investor untuk memahami pipeline proyek, membantu meningkatkan bankability proyek, serta memperluas kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta," kata Lavan.

Ia menambahkan, Infrastructure Asia bersama World Bank Group, Asian Development Bank (ADB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) telah mempromosikan lebih dari 12 proyek infrastruktur regional kepada lebih dari 400 peserta melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Singapura.

AIF 2026 mengusung tema "Bold Actions for a Sustainable Asia" dan berlangsung pada 16-17 Juni 2026 di Singapura. Forum ini mempertemukan pemerintah, investor, lembaga multilateral, dan pelaku industri untuk membahas peluang investasi serta pengembangan infrastruktur berkelanjutan di kawasan Asia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News