Reporter: Asnil Bambani Amri |
JAKARTA. Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) mengusulkan kepada pemerintah agar tarif pengenaan Bea Keluar (BK) untuk kakao diubah.
Zulhefi Sikumbang, Ketua Umum terpilih dalam Munas Askindo akhir pekan lalu mengusulkan agar tarif BK menggunakan tarif rupiah; bukannya dolar Amerika Serikat (AS) seperti yang saat ini berlaku.
"BK diusulkan dalam bentuk rupiah dengan harga yg pasti atau spesifik agar kita bisa menguatkan rupiah dan memberikan kepastian biaya atau cost yg akan dibebankan ke petani," kata Zulhefi, Minggu (25/3).
Mengenai nilainya tarifnya, ia juga mengusulkan agar diciutkan sehingga tidak memberatkan petani. Asal tahu saja, tarif yang diterapkan sekarang besarnya 10% dari harga tersebut; dan ini dinilai memberatkan petani.
Mengenai adanya usulan untuk pelarangan ekspor kakao non fermentasi, Ia berharap pemerintah melakukan pengkajian dampak terhadap kemampuan petani dalam membuat fermentasi. "Kalau fermentasi tidak rata dan sempurna maka harga tetap akan mendapat potongan," ungkapnya.
Ia berharap, rencana pelarangan ekspor kakao non fermentasi tidak diberlakukan pemerintah dalam waktu dekat. Pasalnya, saat ini biji kakao non fermentasi sangat banyak diproduksi petani. "Jika dilarang, siapa yg membeli?" sergahnya.
Askindo memperkirakan, setidaknya produksi bijig kakao non fermentasi itu adalah sebanyak 600.000 ton dengan kebutuhan di dalam negeri sebesar 150.000 ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
