Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kopi diketahui menjadi salah satu komoditi prioritas dalam pengembangan Koperasi dan UMKM karena melibatkan banyak pelaku usaha mikro.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, 96,6% lahan kopi di Indonesia dikuasai oleh perkebunan rakyat yaitu petani mikro dan kecil, 2,02% perkebunan swasta dan 1,86% oleh perkebunan besar milik negara.
Sedangkan petani kopi di Indonesia mencapai 1,3 juta orang yang menempati urutan nomor 3 di dunia setelah Ethiopia dan Uganda.
Melihat hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, kini para petani kopi sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Hal itu karena meskipun produksi kopi tinggi, namun terdapat kendala akibat daya serap yang menurun.
Baca Juga: Kemenkop UKM dorong UKM manfaatkan peluang ekspor ke pasar Eropa
"Ini dilatarbelakangi pemahaman bahwa banyak komoditi pangan yang tidak terserap, daya beli turun dan ekspor turun. Kami lihat salah satunya kopi, padahal produksinya sedang baik. Namun karena menghadapi pandemi, penyerapan terganggu," tutur dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id pada Rabu (23/9).
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) disebutnya mendorong para petani memperkuat kelembagaan dengan membentuk koperasi.
Hal tersebut, kata Teten, menjadi salah satu solusi agar permasalahan para petani kopi yang terjadi saat ini dapat diatasi, di antaranya kesulitan dalam menjual produk kopi, hingga faktor pembiayaan.
"Saya mendorong agar di setiap daerah petaninya tergabung dalam koperasi. Saya ditugaskan Bapak Presiden untuk memperkuat koperasi pangan dan produksi, terutama di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Kopi adalah salah satu keunggulan domestik, kita perkuat kelembagaannya," ujar Teten.
Adapun dijelaskannya, koperasi dengan perkuatan LPDB-KUMKM, akan menjadi off taker produk pertanian, sehingga akan terdapat perlindungan dari sisi pasar, karena produk akan dibeli oleh koperasi.
"Yang terjadi sekarang adalah petani kesulitan untuk menjual produknya. Kami rancang kelembagaan, sehingga penjualan produk ini dapat diintegrasikan dengan koperasi, agar petani tidak lagi mengalami kesulitan penjualan," ungkapnya.
Pihaknya juga akan terus berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian dalam penyediaan bibit unggul serta penyuluhan, demi kesejahteraan petani. Sehingga melalui langkah tersebut akan meningkatkan perbaikan kesejahteraan petani.
