Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Tim Reformasi Tata Kelola Migas diharapkan untuk tidak hanya lakukan kajian terhadap anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni Petral, tetapi juga lakukan kajian terhadap rencana pemerintah untuk mengimpor minyak dari Sonangol EP, Angola.
"Saya merasa perlu adanya kajian, dalam arti supaya ini transparan, apakah konsep GCG (good corporate governance)-nya sudah berjalan transparan. Dikaji rencananya, meskipun sudah ada pernyataan di awal. Apa salahnya kalau untuk kebaikan, apalagi kalau ada kecurigaan," ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara, ditemui di sela-sela seminar akhir tahun Indef, Kamis (27/11).
Marwan merasa ada kejanggalan dari rencana pemerintah untuk mengimpor langsung minyak dari Angola. "Yang saya khawatir bahwa bagi Sudirman Said sendiri, impor minyak Angola itu tidak diproses sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh ESDM dan mungkin di Pertamina," lanjut Marwan.
Jika pemerintah beralasan bahwa impor minyak lebih murah karena government to government (G2G), Marwan mempertanyakan dari mana kerja sama itu dimulai, atau siapa yang melaksanakannya. "Kan ini tiba-tiba dicangkokkan saja kebijakan itu. Kebijakan itu tiba-tiba saja harus disampaikan oleh Pak Sudirman. Padahal, kementerian beliau itu tidak terlibat dari awal. Ini kan sudah menunjukkan ada sesuatu yang terlalu dipaksakan," ujar Marwan.
Meski belum direalisasikan, menurut Marwan, pemerintah bisa menunjukkan sikap tegas jika memang ingin memberantas mafia migas. Pemerintah menurutnya juga harus legawa, jika rencana mengimpor migas dari Sonangol EP dikaji oleh tim anti-mafia migas. "Pak Jokowi harus tegas, seandainya pun itu pendukungnya," tandas Marwan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah membentuk tim anti-mafia migas dengan nama Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang diketuai oleh Faisal Basri. Tim akan bekerja enam bulan dan memberikan rekomendasi untuk membenahi tata kelola migas. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
