/2026/09/16/1186559454.jpg "Transisi Rendah Karbon Hadapi Tantangan Kesenjangan Implementasi")
Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transisi menuju ekonomi rendah karbon dinilai tidak boleh berhenti sebagai komitmen di atas kertas, melainkan harus diterjemahkan menjadi kebijakan, keputusan investasi, transformasi bisnis, dan aksi nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam The 11th Sustainability Practitioner Conference (SPC) 2026 bertema "Driving Just Transition: From Strategy to Real Impact", Ketua Dewan Pengurus Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP), Sylvia Veronica Siregar mengatakan bahwa just transition tidak bisa dipahami sekadar sebagai program lingkungan dengan tambahan aspek sosial di ujungnya.
Melainkan sebagai cara mengelola transformasi ekonomi, menentukan seberapa cepat perubahan berlangsung, ke mana modal diarahkan, perspektif siapa yang membentuk proses ini, dan bagaimana institusi tetap bertanggung jawab atas hasilnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi soal komitmen, melainkan kesenjangan implementasi. Menurut dia, banyak organisasi telah mengumumkan ambisi keberlanjutan, tetapi dampak nyata bergantung pada langkah selanjutnya.
Baca Juga: PLN IP Garap Monetisasi Aset Karbon, Dorong Nilai Ekonomi dari PLTP Gunung Salak
Mulai dari prioritas transisi tertanam dalam tata kelola dan alokasi modal, hingga pembiayaan mendukung aktivitas yang kredibel. "Serta apakah pelaporan dan asuransi memberikan informasi yang bisa dipercaya para pemangku kepentingan," kata Sylvia dalam keterangannya, Rabu (16/9).
Direktur Eksekutif National Center for Corporate Reporting (NCCR), Ali Darwin mengingatkan bahwa dunia tengah menghadapi sejumlah krisis besar yang saling terkait, mulai dari perubahan iklim, konflik geopolitik, ketimpangan sosial, hingga hilangnya keanekaragaman hayati.
Karena itu, transisi rendah karbon tidak boleh hanya berfokus pada teknologi dan investasi, tetapi juga harus menjawab persoalan pekerja, komunitas, dan keadilan sosial. "Inilah tujuan utama dari transisi keadilan," ujar Ali.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal. Perencanaan just transition harus terintegrasi sejak awal ke dalam strategi korporasi, lengkap dengan target penurunan emisi, kebutuhan investasi, hingga pekerja dan komunitas yang terdampak.
Baca Juga: Kejar Investasi RUPTL 2025-2034, Pemerintah Dorong Pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon
Prosesnya harus melibatkan pekerja, serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, investor, hingga lembaga pendidikan, agar transisi berjalan adil, inklusif, dan transparan.
Sementara itu, Chief Executive Officer Global Reporting Initiative (GRI), Robin Hodess nya menyoroti bahwa arah transisi sudah tidak lagi dipertanyakan, yang menjadi persoalan adalah keadilannya. Transisi yang bergerak terlalu cepat tanpa perencanaan memadai dapat menimbulkan gejolak sosial.
Sedangkan transisi yang bergerak terlalu lambat dapat membuat negara dan perusahaan menghadapi risiko iklim, pasar, dan investasi yang terus meningkat. "Tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat," ujarnya.
Di sisi lain, Director of Regulatory Implementation IFRS Foundation, Emily Pierce menyoroti peran standar pelaporan keberlanjutan global dalam mendukung transisi ini.
Standar The International Sustainability Standards Board (ISSB) disebutnya menjadi baseline global yang mendukung fondasi informasi bagi pasar modal.
Melalui standar ISSB, baik itu IFRS S1 maupun IFRS S2, perusahaan akan semakin mempertimbangkan keputusan bisnis dengan tantangan perubahan iklim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
