Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan bahwa keputusan Badan Usaha (BU) swasta pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk membeli maupun tidak membeli BBM base fuel dari PT Pertamina (Persero) adalah keputusan dari masing-masing badan usaha.
"Kalau tidak bersedia, pemerintah tidak bisa memaksa juga, prosesnya adalah B2B, yang kita lakukan, kenapa kita melakukan fasilitasi melalui Pertamina, karena alokasi (impor) BBM yang diambil itu adalah alokasi yang diberikan ke Pertamina," ungkap Yuliot saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (30/09/2025).
Lebih detail, Yuliot bilang Kementerian ESDM hanya memfasilitasi terkait kendala kelangkaan yang dialami SPBU swasta.
"Pertamina masih tersedia alokasinya (impor), makanya kita minta untuk pengadaan itu adalah B2B dengan badan usaha," tambah Yuliot.
Baca Juga: BUMD Papua Bakal Kecipratan Saham Freeport Indonesia
Dia juga menerangkan, jika tidak tercapai kesepakatan antara Pertamina dan BU swasta, sebagai mediator, Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi kembali.
"Dalam kondisi karena ada kekosongan, kita sudah fasilitasi, terkait ini (adanya ketidaksepakatan) kita akan evaluasi kembali," kata dia.
Adapun, di tahun 2026, Kementerian ESDM, Pertamina dan BU Swasta akan mengadakan rapat kembali terkait alokasi volume impor BBM dari masing-masing badan.
"Badan usaha bisa melakukan impor kembali sesuai dengan yang diberikan kepada mereka. Akan ada alokasi untuk masing-masing badan usaha. Jadi berdasarkan peraturan akan mengimpor sendiri-sendiri," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkap telah ada empat dari total lima SPBU swasta yang memutuskan membeli kekurangan BBM-nya dari Pertamina hingga akhir tahun 2025.
Kelima BU hilir migas swasta yang beroperasi di Indonesia dan terlibat dalam rapat pembahasan koordinasi BBM adalah Shell Indonesia (Shell), PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil), dan PT AKR Corporindo Tbk. (AKR).
Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) juga sudah mendatangan base fuel atau BBM tanpa tambahan aditif dan pewarna untuk dipasok ke BU hilir migas swasta tersebut.
Akan tetapi, hingga kini Anggia menyebut Kementerian ESDM masih menunggu tindak lanjut dari proses bisnis ke bisnis atau business-to-business (B2B) yang dijalankan antara perusahaan swasta dengan Pertamina.
“Sampai Rabu malam itu dari 5 badan usaha swasta, hanya 1 BU swasta yang belum sepakat,” kata Anggia kepada awak media, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).
Terbaru, PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) telah sepakat untuk melakukan proses B2B dengan Pertamina, lalu menyerap 40 ribu barel BBM dari 100 ribu barel kargo impor yang ditawarkan.
Kondisinya ada kekosongan stok, kan kita ambil karena ada alokasi di Pertamina, jadi mestinya yang saya sampaikan tadi sesuai dengan kesepakatan B2B.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyampaikan apresiasi atas langkah bersama ini.
“Kami menyambut baik semangat kolaborasi yang terjalin dengan Vivo. Kebijakan ini bukan sekadar soal impor BBM, melainkan tentang bagaimana semua pihak bekerja sama memastikan energi tersedia dan masyarakat dapat terlayani dengan sangat baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/9/2025).
Lebih lanjut, Roberth menambahkan mekanisme penyediaan pasokan kepada Vivo dengan menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Harapan kami, dengan niat baik ini Vivo dapat berkolaborasi, dengan tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN,” jelasnya
Baca Juga: Menteri Bahlil Ungkap Tahap Akhir Divestasi Saham Freeport Diputuskan Oktober
Selanjutnya: Menkeu Purbaya Pastikan Pembayaran Kompensasi PSO ke Pertamina Tepat Waktu
Menarik Dibaca: Rekomendasi 7 Film tentang Body Swap Beragam Genre, Dari Horor hingga Animasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
