Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
Sebagai produsen, lanjut Nugroho, Pupuk Indonesia berkewajiban untuk menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana pada tahun 2021 alokasi pupuk subsidi dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 49 Tahun 2020 sebesar 9,04 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair.
Selain kewajiban menyalurkan pupuk subsidi, lanjut Nugroho, Pupuk Indonesia juga menyediakan stok pupuk non-subsidi yang saat ini berjumlah 754 ribu ton. “Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan petani yang belum ter-cover dalam skema pupuk subsidi,” ujar Nugroho.
Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi juga melakukan kegiatan Tanam Perdana Program Agrosolution Pupuk Indonesia Grup di Kecamatan Tempuran, Karawang. Pupuk Indonesia menginisiasi program Agro Solution sejak tahun lalu.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan input pertanian non-subsidi (pupuk, benih, dan pestisida), akses permodalan, kepastian pengambilan hasil panen (off take), hingga asuransi pertanian.
Seperti yang dilakukan oleh anggota holding Pupuk Indonesia, yaitu Pupuk Kujang Cikampek di Dusun Bengle, Desa Pancakarya, Kec. Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lahan uji coba program Agro Solution seluas 210 hektar disini melibatkan Koperasi Prima Agro, permodalan dari PT Bank BJB, pembeli gabah (off taker) dari PT Panca, asuransi pertanian dari PT Jasindo, serta kawalan budidaya dan teknologi pertanian dari Pupuk Kujang Cikampek.
“Pola ini yang kami sedang kembangkan, melibatkan banyak pihak, dan pada tahun ini kami menargetkan program Agro Solution di lahan pertanian total seluas 50 ribu hektar,” jelas Nugroho.
Berdasarkan hasil uji coba pada tanaman padi di Jember, Banyuwangi, Bima, Dompu, Ponorogo, Magetan, dan Madiun, petani binaan program Agro Solution berhasil meningkatkan produktivitas tanamannya, dari rata-rata 6,28 ton menjadi 9,73 ton per hektar, atau meningkat sekitar 55%.
Dengan demikian, walaupun ada tambahan sedikit biaya untuk menggunakan pupuk non-subsidi, namun hasil produktivitas yang didapat juga cukup signifikan. Sehingga tambahan biaya operasional input pertanian dapat tertutupi dengan tambahan pendapatan dari peningkatan hasil panen.
“Jadi melalui program ini kami ingin mendukung program ketahanan pangan nasional, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk subsidi,” tutup Nugroho.
Selanjutnya: Pupuk Kaltim mengkaji opsi untuk melantai di bursa
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News