Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mendukung imbauan pemerintah agar jemaah umrah Indonesia mengutamakan penerbangan langsung ke Arab Saudi. Namun, asosiasi meminta pemerintah memastikan kapasitas penerbangan dan harga tiket tetap memadai sebelum kebijakan tersebut diterapkan lebih jauh.
Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI Zaky Zakaria Anshary mengatakan, penerbangan langsung dapat mendukung keamanan dan kenyamanan jemaah sekaligus memperkuat industri penerbangan nasional. Namun, dari sisi bisnis, perubahan rute penerbangan akan berdampak terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).
Selama ini, sejumlah PPIU memilih penerbangan transit karena memiliki pilihan jadwal yang lebih beragam dan harga tiket yang terkadang lebih kompetitif.
Baca Juga: Mentri KKP: 100 Kampung Nelayan Merah Putih Sudah Beroperasi
"Kalau sifatnya masih imbauan, tentu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau nantinya menjadi larangan, kami berharap ada masa transisi dan sosialisasi terlebih dahulu," kata Zaky kepada Kontan, Selasa (3/11/2026).
Menurut dia, PPIU telah melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari untuk keberangkatan jemaah. Bahkan, terdapat tiket yang memiliki ketentuan tidak dapat dikembalikan atau diubah jadwalnya.
Karena itu, penerapan larangan secara mendadak berpotensi menimbulkan kerugian bagi travel maupun jemaah. AMPHURI berharap pemerintah mempertimbangkan kontrak serta tiket yang sudah diterbitkan sebelum menerapkan kebijakan wajib penerbangan langsung.
Di sisi lain, Zaky menyebut penerbangan langsung berpotensi lebih mahal dibandingkan penerbangan transit, terutama pada periode ramai umrah. Namun, AMPHURI belum memiliki angka rata-rata kenaikan biaya yang dapat menjadi acuan secara nasional.
"Untuk kenaikan harga, tentu tidak bisa dipukul rata karena bergantung pada maskapai, musim keberangkatan, ketersediaan kursi dan waktu pemesanan," ujarnya.
Menurut Zaky, risiko kenaikan harga semakin besar apabila pilihan penerbangan dibatasi sementara kapasitas penerbangan langsung belum mencukupi kebutuhan PPIU. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi harga paket umrah yang dibayarkan jemaah.
Karena itu, AMPHURI menilai kapasitas penerbangan langsung maskapai nasional masih perlu diperkuat, terutama menghadapi periode ramai seperti Ramadan dan liburan akhir tahun.
Tak hanya jumlah kursi, kesiapan penerbangan dari berbagai daerah juga perlu diperhatikan. Pasalnya, tidak seluruh jemaah umrah berasal dari Jakarta.
"Kami tentu mendukung penguatan maskapai nasional. Namun, perlu dipastikan terlebih dahulu kesiapan armada, frekuensi penerbangan, ketersediaan kursi dan harga yang kompetitif," jelas Zaky.
AMPHURI mengusulkan agar apabila pemerintah nantinya mewajibkan penerbangan langsung, kebijakan tersebut diterapkan secara bertahap, misalnya mulai musim umrah berikutnya. Tiket dan kontrak yang telah diterbitkan juga diharapkan tetap dihormati.
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI) Syam Resfiadi memperkirakan pengalihan dari penerbangan transit ke penerbangan langsung dapat meningkatkan biaya perjalanan sekitar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta per jemaah.
Menurut Syam, kenaikan biaya tersebut pada akhirnya berpotensi diteruskan ke harga paket umrah. Kondisi ini tidak terhindarkan apabila PPIU harus menggunakan penerbangan langsung untuk memastikan keberangkatan jemaah.
"Ya harga pasti naik, namun hal ini tidak bisa dihindari jika para PPIU dengan jamaahnya hendak berangkat ke Umroh," kata Syam kepada Kontan, Selasa (3/11/2026).
Syam mengatakan, sejumlah maskapai yang selama ini melayani rute transit telah menunda penerbangan hingga akhir 2026 dan awal 2027. Karena itu, SAPUHI mengimbau anggotanya untuk memilih penerbangan langsung guna mengurangi risiko penundaan maupun pembatalan perjalanan.
"Jadi kami juga hanya menghimbau agar anggota pindah memilih pesawat direct atau langsung agar tidak ada penundaan atau pembatalan yang terlalu lama," ujarnya.
Pelaku usaha umrah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kepastian keberangkatan, keterjangkauan harga bagi jemaah dan kesiapan kapasitas penerbangan nasional apabila penggunaan penerbangan langsung semakin diperluas.
Baca Juga: Dharma Polimetal (DRMA) Optimistis Target Pertumbuhan Kinerja 10% pada 2026 Tercapai
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













