Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim, hingga kini, pihaknya belum mendapatkan laporan resmi adanya gugatan beberapa perusahaan pertambangan mengenai penertiban Izin Usaha Khusus (IUP) yang bermasalah, lantaran belum memiliki lisensi Clean and Clear (CnC) dari pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamuji menyatakan, hingga kemarin, ESDM belum menerima laporan resmi gugatan dari perusahaan India bernama PT India Metals & Ferro Alloys Limited. Padahal, sebelumnya, perusahaan ini menggugat pemerintah sebesar Rp 7,7 triliun karena mengklaim IUP-nya di cabut di Kalimantan Selatan.
Teguh bilang hasil Koordinasi Supervisi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian ESDM belum menentukan pencabutan IUP yang bermasalah itu. "Sebetulnya gugatan itu belum ada, karena memang dari Direktorat Jenderal Minerba belum menentukan dari 600 IUP yang terdata itu diberikan label CnC atau malah dicabut," terangnya di Kantor Kementerian ESDM, Senin (20/6).
Kementerian ESDM mencatat dari 3.966 IUP yang masih non CnC, baru ada 600 IUP yang datanya sudah dilaporkan oleh Gubernur pada masing–masing daerah. "Dan setelah Lebaran bersama dengan KPK akan turun lagi ke daerah-daerah untuk mengaktualkan percepatan penertiban ini, dari Gubernur data IUP yang masih tersisa," tandasnya.
Sementara Menteri ESDM, Sudirman Said menegaskan dari hasil koordinasi dengan KPK soal penertiban IUP tujuannya agar mendorong industri pertambangan menjadi sehat. "Artinya betul-betul dihuni oleh pengusaha yang bertanggung jawab. Kalau syarat–syaratnya saja tidak bisa dipenuhi, bagaimana bisa jadi pemain yang kuat," tandas Sudirman Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
