Reporter: Noverius Laoli | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Produk ramah lingkungan menjadi salah satu persyaratan bagi industri kehutanan untuk bisa menembus pasar ekspor, khususnya Uni Eropa. Namun kerap masalah lingkungan ini juga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dengan melakukan kampanye hitam atas operasional industri kehutanan di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya ramah lingkungan. Maraknya kampanye hitam ini membuat industri kehutanan terganggu dan meminta pemerintah turun tangan menjamin keberlangsungan industri ini.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Irsyal Yasman mengatakan, pemerintah perlu konsisten dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk menjamin keberlangsungan operasi industri kehutanan di Indonesia. Khususnya kepastian hukum bagi keberlangsungan operasi industri kehutanan serta memangkas perizinan.
Untuk itu, pemerintah perlu membuat terobosan aturan untuk melindungi industri strategis nasional ini dari berbagai teror yang mengganggu keberlangsungan usaha. "Dalam konteks ini, diperlukan juga pemberlakuan sanksi hukum dan perlindungan karena industri kehutanan beroperasi atas izin dari pemerintah," ujar Irsyal, Selasa (18/10).
APHI memahami pentingnya penataan lingkungan serta pemerataan pembangunan sosial di berbagai daerah. Namun, disisi lain, industri perlu mendapat jaminan atas keberlangsungan usaha. “Karena itu, kami akan terus berjuang hingga ke Presiden agar industri ini dilindungi,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan, Indonesia perlu memperkuat kerja sama yang efektif antara kehutanan, lingkungan, dan ilmuwan. Saat ini penetapan kebijakan hanya menonjol dari kepentingan politik. Ilmu pengetahuan, terlibat hanya pada saat proses pengambilan kebijakan. “Ke depan kita mengharapkan politik juga mendengarkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam berbagai kebijakan," kata Dodik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
