Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Sofyan Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan bisnis di sektor energi, Wood Mackenzie menyorot rencana pembentukan holding BUMN migas. Prosesnya kini tinggal menunggu restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah tentang holding tersebut.
Analis Senior Wood Mackenzie Edi Saputra mengungkapkan, pembentukan holding BUMN Migas sebagai langkah positif pemerintah karena bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Pertamina bisa meningkatkan pemasaran dari luasnya konsumen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) saat ini.
Pertamina berisiko kelebihan kontrak liquefied natural gas (LNG). Dengan adanya holding, Pertamina memiliki akses meraih konsumen utama PGN, yaitu konsumen industri untuk mengurangi risiko kelebihan pasokan LNG.
Di waktu yang sama, PGN juga berjuang menciptakan regasifikasi di terminal terapung alias floating storage regasification unit (FSRU) Lampung. Pertamina bisa mencari pekerjaan baru untuk aset itu. Sebagaimana rencana Pertamina meningkatkan proyek regasifikasi di Indonesia.
Holding BUMN migas juga bisa menciptakan awal baru bagi pemerintah melakukan reformasi harga gas domestik. Caranya, menjadi agregator gas dengan mencari dari berbagai sumber. Hal ini bisa meredakan fluktuasi harga bagi konsumen dan mengakomodasi penggunaan LNG yang tinggi.
Tapi, muncul beberapa catatan dari terbentuknya holding BUMN migas, ada beberapa ketidakpastian. Pertama, penggabungan Pertamina dan PGN akan menciptakan perusahaan terintegrasi yang besar dari hulu hingga hilir. "Ini bisa mengurangi kompetisi di pasar. Perlu regulasi agar mencegah monopoli," ungkap Edi, Kamis (2/2) malam.
Kedua, ketidakpastian terkait sub-holding, terutama terkait posisi Saka Energi dalam sub-holding hulu. Selain itu, nasib anak usaha Pertamina di bidang panas bumi, listrik dan energi baru terbarukan belum juga jelas.
Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio berjanji akan mengatur agar iklim usaha gas tetap kondusif. "Yang kami awasi tidak hanya PGN dan Pertagas, tapi ada 20," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
