Reporter: Noverius Laoli | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia turut memberikan kesejahteraan kepada petani. Tercatat saat ini, dari total lahan sawit seluas 14 juta hektare, sebanyak 5 juta hektare atau sekitar 35,6% merupakan milik petani.
Kendati demikian, produksi kelapa sawit petani tertinggal jauh di belakang produksi sawit milik korporasi yang sudah dikelola dengan baik dan bibit unggul. Selain itu, petani sawit juga perlu mengantongi sertifikasi agar produksi sawitnya diakui dunia internasional.
Peneliti dari Univeristas Jambi Rosyani mengatakan di tengah pro dan kontra terkait kelapa sawit, petani harus mengantongi sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang sudah diakui dunia.
"Dengan memiliki sertifikat misalnya RSPO, maka petani bisa semakin mandiri," ujarnya dalam konferensi international Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) di Nusa Dua, Bali, Kamis (26/4).
Ia melanjutkan, berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan, motivasi utama terbentuknya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah keinginan untuk mandiri.
Karena itu, ia bilang Universitas Jambi mendukung penuh Yayasan setara untuk menguatkan Gapoktan agar mandiri. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah memiliki sertifikat RSPO.
Menurut Rosyani, anggota Gapoktan sudah menerapkan prinsip dan kriteria, pendapatan keuangan mereka tidak hanya berasal dari produksi sawit, tetapi juga adanya dukungan eksternal seperti dari pemerintah, donor dan Yayasan Setara.
“Hal-hal ini bisa membantu Gapoktan mengatasi kelemahan dan ancaman. Untuk mempertahankan sertifikasi Gapoktan, RSPO telah melakukan strategi agresif. Gapoktan yang tidak memiliki sertifikasi RSPO memiliki peluang berkembang lebih rendah. Sertifikasi RSPO bisa memberi manfaat ekonomi, tetapi praktiknya masih ada ketergantungan kepada tengkulak,” jelas Rosyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
