Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
Soal kerugian, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan pernah menyebutkan, potensi kerugian lingkungan akibat Freeport ini mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp. 185 triliun. Meskipun di sisi lain, dalam data tahunan pada tahun 2017, PTFI mengklaim sejumlah kontribusinya.
Dari sisi finansial, misalnya, ada sejumlah 91% kontribusi PTFI untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika sebesar 91%. Sedangkan untuk PDRB Provinsi Papua sebesar 37,5%. Dari sisi ketenagakerjaan, ada 4.357 tenaga kerja yang asli Papua, atau setara dengan 35,76% dari total tenaga kerja PTFI.
Namun, menurut Pater, kehadiran Freeport telah mengubah komposisi penduduk di Kabupaten Mimika. Sehingga, perlu dibedakan, mana yang memperoleh kesejahteraan, apakah orang dari luar Papua, orang dari Pulau Papua, dari Kabupaten Mimika, atau yang asli Suku Kamoro dan Amume.
Terkait dengan kontribusi PTFI terhadap PDRB Kabupaten Mimika, Anas bilang, pemerintahan daerah (pemda) sebaiknya tidak terlalu bergantung pada Freeport atau pertambangan dan penggalian.
Untuk itu, perlu kesungguhan dari Pemda untuk mengembangkan pola usaha dan pendapatan baru, sehingga ketergantungan itu bisa dikurangi. “Jangan sampai Pemda tak mampu mendorong sektor yang lain. Kalau ada apa-apa dengan Freeport, bisa habis nanti,” ungkapnya.
Keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat setempat, seharusnya menjadi satu paket dalam divestasi 51% saham PTFI oleh pemerintah Indonesia melalui Inalum. “Intinya mereka dihargai martabatnya dengan pelibatan dalam pengambilan keputusan. Jadi mereka tahu Freeport mau dikembangkan ke arah mana dan apa manfaatnya untuk mereka,” tandas Pater.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
