Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Masalah pembangunan perumahan Nasional yang menyisakan kebutuhan rumah secara kumulatif (backlog) sebanyak 15 juta unit hingga tahun ini, bisa diselesaikan dengan pemberian subsidi dan insentif pajak. Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, mengatakan hal tersebut usai berdiskusi dengan redaksi Kompas.com, Rabu (29/1).
Anies mengusulkan, agar Pemerintah memberikan subsidi dan insentif pajak kepada lembaga-lembaga usaha (ekonomi) mikro baik lembaga ekonomi mikro di sektor keuangan non-bank atau pengembang kecil.
"Pembangunan Perumahan Nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak bisa dikerjakan semuanya oleh Pemerintah. Pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan bergerak aktif. Pemerintah hanya perlu memberi subsidi dan insentif. Pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh masyarakat dan sektor swasta," ujar Anies.
Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat ini melanjutkan, MBR tidak bisa hanya dijadikan sebagai obyek sasaran. Mereka juga harus didorong untuk berpartisipasi aktif melalui penciptaan kesempatan berusaha melalui lembaga ekonomi mikro. Sehingga mereka memiliki akses mendapatkan rumah murah.
"Kita sudah memiliki banyak sekali lembaga ekonomi mikro di semua sektor. Khusus lembaga ekonomi mikro sektor keuangan, Pemerintah harus mendorongnya menjadi lembaga yang lebih berdaya dalam menyalurkan kredit perumahan rendah bunga yang bisa dicicil dengan mudah oleh MBR," ujar Anies.
Untuk diketahui, menurut catatan Kementerian Perumahan Rakyat kebutuhan rumah mencapai 700.000 hingga 800.000 unit per tahun dengan jumlah akumulatif hingga saat ini sebanyak 15 juta unit. Dari kebutuhan sebanyak itu, kemampuan membangun hanya 150.000 hingga 200.000 unit per tahun.
Pemerintah tengah berusaha mengejar target kebutuhan tersebut dengan menciptakan berbagai program strategis, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010–2014. Beberapa program tersebut, antara lain target pembangunan rusun sewa untuk MBR sebanyak 100 twin block, pembangunan rumah khusus yang difokuskan pada kebutuhan rumah bagi petugas negara di daerah perbatasan dan kebutuhan rumah untuk masyarakat Papua dan Papua Barat.
Kemudian penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target sekitar 500.000 unit rumah swadaya, penanganan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh melalui penyediaan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum) khususnya pembangunan drainase dan MCK komunal, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 310.000 unit serta bantuan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan rumah bagi MBR. (Hilda B Alexander)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
