Reporter: Asnil Bambani Amri |
JAKARTA. Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menilai positif langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi kebijakan BK kakao.
Zulhefi Sikumbang, Sekjen DPP Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) mengharapkan adanya perubahan tata cara penghitungan BK. Pasalnya, tata cara penentuan BK kakao seperti yang berlaku saat ini sangat merugikan petani karena terlalu tinggi dan berlaku progresif.
“Sebaiknya BK ditetapkan tidak progresif hanya berlaku jika harga kakao US$ 3000 per ton dengan besaran BK Rp 500 per kg,” kata Zulhefi. Jika penentuan secara progresif, maka beban tingginya BK akan dibebankan kepada petani. Ia mencontohkan, beban BK saat ini sebesar 10% dibebankan kepada petani dengan cara memotong harga beli kepada petani sebesar Rp 3000 per kg.
Jika pemerintah tidak segera mengevalusi dan mengubah kebijakan BK tersebut, harga kakao petani kemungkinan masih akan di titik rendah. Jika harga kakao petani turun, maka keuntungan menurutnya akan diperoleh oleh industri pengolahan kakao yang akan membeli kakao di harga rendah.
“Yang jelas eksportir akan menurunkan harag beli dari petani sesuai dengan nilai BK yang diterapkan,” jelas Zulfehi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
