Reporter: Asnil Bambani Amri |
JAKARTA. Kementerian Pertanian menjanjikan adanya evaluasi pelaksanaan kebijakan bea Keluar (BK) terhadap ekspor biji kakao yang sudah dilakukan sejak bulan April lalu. Evaluasi kebijakan BK tersebut dilakukan karena terdapat beberapa daerah yang keberatan dengan berlakuknya kebijakan tersebut diberlakukan.
“Kita juga tidak memungkiri (keberatan) dari beberapa daerah,” kata Wakil menteri Pertanian Bayu Krinsamurthi disela-sela acara pembukaan pameran Pojok Rakyat di gerai Carrefour Lebak Bulus, Senin (31/5). Ia menegaskan, pihaknya akan memperhatikan kepentingan dari daerah tersebut terutama beberapa daerah penghasil kakao yakni Sulawesi.
Bayu bilang, sesungguhnya pengenaan BK untuk biji kakao tersebut sudah cukup kuat untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Lebih dari itu, pemerintah tidak menginginkan biji kakao tersebut diekspor berupa bahan baku yang rendah daya saingnya dan tidak menciptakan nilai tambah. “Nanti kita ekspor kakao olahan,” jelas Bayu.
Sayangnya, pengenaan BK oleh pemerintah tersebut mendulang keberatan dari eksportir bijiih kakao yang mengaku merugi akibat pemberlakuan BK tersebut. Karena tidak mau merugi, ejksportir kakao juga menurunkan harga beli kakao dari petani hingga harga Rp 3000 per kg untuk membayar membayar BK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
