Aspirasi Desak Pemerintah Fasilitasi Perundingan 3 Pihak Soal PHK di Pabrik Michelin

Selasa, 04 November 2025 / 14:51 WIB

ILUSTRASI. Karyawan menata ban mobil produksi Michelin Indonesia di sebuah gerai penjualan ban di Jakarta, Selasa (18/05/2021). Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) memproyeksikan penjualan ban tahun lebih baik sedikit dari tahun lalu berkisar di angka 375 ribuan. KONTAN/Baihaki/19/05/2021

Reporter: Rilanda Virasma | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera memfasilitasi perundingan tiga pihak antara manajemen Michelin, serikat pekerja, dan pemerintah.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi konstruktif dan sesuai regulasi ketenagakerjaan atas kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan pekerja di pabrik ban Michelin milik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Cikarang, Jawa Barat.

“Perusahaan multinasional seperti Michelin harus mengedepankan tanggung jawab sosial dan moral. Pekerja bukan sekadar angka dalam laporan efisiensi, tetapi manusia yang telah memberi kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan,” tegas Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat, dalam keterangan resmi, Selasa (4/11/2025).

Mirah menegaskan, PHK seharusnya menjadi langkah terakhir, bukan keputusan sepihak yang diambil tanpa dialog sosial yang terbuka dan adil.

Ia juga mengingatkan bahwa korporasi global seperti Michelin perlu menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional.

“Indonesia bukan sekadar lokasi produksi, melainkan rumah bagi jutaan pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mirah menilai menjaga keberlangsungan kerja berarti menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta agar keputusan korporasi global tidak merusak tatanan sosial yang telah dibangun oleh para pekerja.

“Di balik setiap seragam kerja, ada keluarga yang menanti dengan harapan. Jangan biarkan harapan itu padam karena keputusan sepihak. Mari kita berdiri bersama, memastikan keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi fondasi dalam dunia kerja,” imbuhnya.

Aspirasi juga mengimbau para pekerja Michelin untuk memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional, serta mendorong terciptanya solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengabarkan PHK massal di pabrik Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) di Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Said, PHK terjadi karena permintaan global terhadap produk ban Michelin menurun.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan, menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana Tbk, produsen ban merek Michelin di Cikarang, Jawa Barat.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan organisasi pekerja akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan.

“Kami menolak keras rencana PHK ini. DPP KSPSI akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

a meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat segera memanggil manajemen perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.