Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tendi Mahadi
Namun, Bambang mengakui bahwa penerapan sanksi pemotongan produksi adalah hal yang sulit dilakukan. Sebab, dalam pemotongan produksi ada pertimbangan terhadap dampak sosial, pengurangan tenaga kerja, pendapatan daerah hingga penerimaan negara.
"Dalam faktanya itu nggak bisa, sulit diterapkan. Kami cari formula baru," ujar Bambang.
Baca Juga: Mind Id fokus selesaikan proyek hilirisasi tambang yang ada
Pada tahun 2018 lalu, ada 34 perusahaan batubara yang tidak memenuhi kewajiban DMO tersebut. Para produsen batubara itu berasal dari pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP).
Kendati begitu, Sujatmiko menegaskan bahwa sanksi berupa pemotongan kuota produksi masih akan tetap berlaku di tahun 2019 ini. "Untuk tahun ini, ketentuan itu masih tetap berlaku, belum berubah," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
