Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Pertamina (Persero).
Dari rapat itu diputuskan, SPBU swasta diperbolehkan membeli bahan bakar minyak (BBM) langsung dari kilang Pertamina jika kuota impornya masih belum mencukupi.
Dus, Bahlil memastikan pasokan BBM di dalam negeri tetap aman di tengah keluhan keterbatasan stok di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
"Kemarin saya juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan SKK Migas dan Pertamina, kita juga sudah memutuskan bahwa kalau masih ada kekurangan dari [SPBU] swasta, bisa melakukan kolaborasi dengan teman-teman Pertamina agar semua bisa teratasi," kata Bahlil saat ditemui KONTAN usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (4/9).
Baca Juga: Stok BBM SPBU Swasta Masih Seret, Ini Penyebabnya Menurut Wamen ESDM
Menurut Bahlil, pemerintah sejatinya sudah menambah kuota impor BBM untuk badan usaha swasta hingga 110% dari baseline tahun 2024.
“Saya kemarin menyampaikan bahwa total impor untuk [SPBU] swasta itu 110%, kita sudah berikan. Baseline adalah 100% di 2024 ditambah dengan 10% di 2025,” tegasnya.
Adapun, kata Bahlil, mekanisme pembelian BBM swasta ke Pertamina nantinya dilakukan secara bisnis antar perusahaan atau business to business (B2B).
Selain itu, Bahlil juga memastikan stok BBM Pertamina, termasuk jenis RON 92, masih dalam kondisi aman.
“Enggak (terbatas). Saya baru selesai rapat kok sama mereka,” tandasnya.
Sebelumnya dalam catatan KONTAN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan langkah sinkronisasi impor bahan bakar minyak (BBM) antara PT Pertamina (Persero) dengan badan usaha pemilik SPBU swasta. Langkah ini ditempuh setelah muncul keluhan stok kosong di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP-Akr, beberapa hari terakhir.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, Menteri ESDM telah memberikan arahan agar impor BBM tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan diselaraskan dengan kebutuhan nasional dan neraca komoditas energi.
"Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera dikumpulkan. Ini segera dirapatkan itu antara Pertamina sama Badan Ssaha yang memerlukan impor. Jadi ini sudah ada arahan untuk dikoordinasikan oleh Dirjen Migas," kata Yuliot ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (3/9).
Yuliot menjelaskan, pemerintah telah menerima data mengenai volume impor dari Pertamina maupun badan usaha swasta. Data ini menjadi acuan agar kebutuhan impor dapat terpenuhi tanpa mengganggu neraca komoditas.
“Jadi kita sudah mendapatkan, masukkan data, berapa impor dari Pertamina, berapa impor dari badan usaha,” jelasnya.
Adapun, menurut Yuliot, lonjakan permintaan BBM nonsubsidi menjadi salah satu penyebab tekanan pasokan di SPBU swasta. Pergeseran konsumsi ini dipicu oleh kewajiban penggunaan QR Code Pertamina untuk pembelian Pertalite, yang membuat sebagian masyarakat beralih ke BBM nonsubsidi.
"Jadi untuk peningkatan itu kan karena ada shifting juga. Ini kan Pertamina kan mewajibkan menggunakan QR code Pertamina. Itu sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin CC kendaraannya tidak sesuai. Terjadi shifting yang tadinya dari subsidi pertalite itu menjadi non-subsidi. Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter," ujar Yuliot.
Untuk ketahanan stok, saat ini Indonesia masih memiliki cadangan BBM sekitar 26 hari. Namun, pemerintah memastikan langkah sinkronisasi perlu segera dilakukan untuk menjamin pasokan tetap aman hingga akhir tahun.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menambahkan, sebenarnya badan usaha swasta sudah memperoleh tambahan alokasi impor sebesar 10% dari kuota tahun lalu, atau setara 110% dari realisasi 2024. Namun, permintaan yang meningkat tetap menimbulkan tekanan pasokan.
"Nah bagaimana kekuranganya itu akan kita sinkronisaikan dengan Pertamina. Sinkronisai itu adalah mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki di dalam negeri yaitu hasil dari BUMN yaitu dari Pertamina. Itu sinkronisasi.
Laode menambahkan, spesifikasi BBM yang dipasok dari kilang Pertamina tetap harus memenuhi standar yang ditetapkan Dirjen Migas. Jika badan usaha swasta membutuhkan variasi tertentu, mereka dapat menambahkan aditif sesuai kebutuhan.
"Spek kan sudah diatur di Dirjen Migas, syaratnya sesuai dengan spek yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh dirjen migas. Teknisnya nanti akan dibahas lebih lanjut," tandasnya.
Selanjutnya: Promo Gokana Mabar Tiap Jumat-Minggu, Paket Rame-Rame Bento & Ramen Harga Spesial
Menarik Dibaca: Promo Gokana Mabar Tiap Jumat-Minggu, Paket Rame-Rame Bento & Ramen Harga Spesial
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
