Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memaparkan ada sejumlah persoalan yang membuat rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) lapangan gas menjadi mandek atau belum berjalan (stranded).
Sekretaris SKK Migas Taslim Z Yunus menjelaskan, Indonesia diberikan banyak karunia berupa cekungan sedimen yang menghasilkan gas. Adapun berdasarkan gas reserve placement ratio pada 3 tahun terakhir posisinya sudah di atas 100% artinya Indonesia mengalami surplus gas.
“Surplus produksi gas ini belum dibarengi dengan kebutuhan domestik yang menggeliat. SKK Migas berharap dengan banyaknya gas ini semakin banyak juga konsumsi di dalam negeri,” jelasnya dalam acara Detalks bertajuk “Mobilisasi Pemanfaatan Gas Sebagai Energi Transisi”, Selasa (27/9).
Baca Juga: Gas akan Diandalkan Sebagai Tulang Punggung Transisi Energi
Belum seimbangnya antara sumber daya gas yang melimpah dengan konsumsi gas di dalam negeri menyebabkan proyek menjadi mandeg lantaran belum jelas pembelinya. Sejumlah proyek yang dimaksud oleh Taslim di antaranya, Natuna, Bintuni, termasuk salah satu lapangan gas terbesar yakni Masela.
Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki berbagai solusi untuk menyelesaikan rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) blok migas yang belum berjalan (stranded).
Belum lama ini Dwi pernah mengemukakan setidaknya ada sekitar 12 proyek yang PoD nya tidak jalan. Adapun saat ini sudah ada 5 hingga 6 proyek yang sudah mulai ada solusinya.
Salah satunya ialah Wilayah Kerja (WK) Nunukan. Dwi memaparkan, persoalan yang dihadapi saat ini ialah gas yang diproduksi belum ada yang menyerap sehingga cara mengatasinya dengan disediakan mini LNG.
“Jadi yang mana-mana jauh dari industri maka kita pikirkan (solusinya) ke mini-mini LNG karena permintaan gas alam cair ini kan lagi tinggi,” jelasnya saat Kontan.co.id temui di Kementerian ESDM, Jumat (23/9).
Perihal solusi mini LNG ini, Dwi mengakui, sudah ada proyek yang akan berjalan tahun ini seperti di WK Simenggaris, Kalimantan Utara.
Adapun untuk wilayah kerja yang berada di lokasi daratan yang jauh, Dwi menyampaikan, harus dibangun pipa panjang dan saat ini masih dihitung keekonomiannya.
Dwi memaparkan investasi untuk membangun mini LNG maupun pipa gas ini tergantung keekonomian blok migas tersebut.
Baca Juga: Ini Berbagai Tantangan Mendera Pengembangan Gas Versi SKK Migas
“Kalau yang stranded tadi keekonomiannya kan mepet, tetapi pemerintah sudah sangat terbuka untuk melakukan evaluasi keekonomian. Bila perlu memberikani insentif, jadi itu sudah salah satu solusi metode terbuka untuk KKKS,” terangnya.
Ada juga permasalahan lain yang menyebabkan proyek migas menjadi mandeg yakni KKKS tidak punya dana untuk mengembangkannya. Dwi mengakui untuk kasus yang seperti ini, sudah ada KKKS yang melirik untuk mengambil alih proyek tersebut. Misalnya saja, di Ande-Ande Lumut sudah ada KKKS yang berminat mengambil alih.
“Jadi nanti akan ada perubahan KKKS untuk WK yang PoD nya tidak jalan,” ungakpnya.
Dwi menjelaskan, SKK Migas merupakan pihak yang menerapkan aturan sehingga bagi proyek yang PoD-nya sudah disetujui tetapi tidak berjalan hingga 5 tahun akan dicabut oleh pemerintah dan nanti ditawarkan lagi ke KKKS yang lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
