Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
Sekretaris Jendral Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas), Fajar Budiono menjelaskan secara umum, kebutuhan gas US$ 6 per mmbtu di sektor petrokimia justru cenderung tak terpenuhi. Hal ini disebabkan pasokan gas di Jawa Timur terkendala karena salah satu penghasil gas hulu di sana mengalami masalah.
Oleh karenanya, industri di Jawa Timur beberapa bulan belakangan dipaksa untuk take or pay karena hanya 75% kebutuhan industri dipasok dengan harga gas US$ 6/mmbtu. Sisanya menggunakan harga di rentang US$ 9/mmbtu hingga US$ 15 dolar/mmbtu. "Adapun untuk industri petrokimia di Jawa Barat, penggunaan gas US$ 6/mmbtu sudah 100% berjalan," jelasnya kepada Kontan.co.id, Kamis (25/3).
Penyerapan gas industri US$ 6/mmbtu ini cukup beragam di masing-masing sektor industri karena ada perusahaan yang harus melakukan penyesuaian penggunaan gas karena melakukan efisiensi atau justru sedang ekspansi sehingga membutuhkan gas lebih banyak
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto memaparkan saat ini belum semua pelaku industri keramik mendapatkan harga gas yang setara. Hal ini terjadi pada pelaku industri keramik di Jawa Timur.
Edy menjelaskan sudah hampir setahun sejak implementasi Kepmen ESDM No 89K/2020, industri keramik di Jawa Timur baru mendapatkan harga gas US$ 6/mmbtu sebesar 66% dari kontrak gas sesuai Kepmen. Artinya 34% pasokan gas masih dikenai harga gas lama yakni U$ 7,98/mmbtu. Adapun jika dirata-rata harga gas industri di Jawa Timur sebesar US$ 6,5/mmbtu. Sedangkan, harga gas di Jawa Barat sudah US$ 6/mmbtu.
Baca Juga: Penyerapan gas industri US$ 6 mmbtu masih mengalami sejumlah kendala
Menurut Edy, masalah ini terjadi karena ada sebagian produsen gas hulu di Jawa Timur yang belum siap memberikan harga gas US$ 6/mmbtu sehingga PGN sebagai supplier terpaksa membebankannya ke industri. Adapun hal ini sudah berjalan cukup lama sehingga Asaki meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali.
Di luar dari harga gas yang belum merata, pelaku industri keramik di Jawa Timur juga mendapat masalah lain yakni gangguan pasokan gas sejak beberapa bulan terakhir. Jadi industri hanya diperbolehkan menggunakan 75% dari total kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) PGN. Masalah ini sama seperti yang dirasakan sektor industri petrokimia di Jawa Timur.
"Hal ini memaksa industri keramik yang produksi penuh atau memakai lebih, otomatis harus membayar 25% pemakaian gas tersebut dengan harga surcharge US$15/mmbtu. Sudah jatuh tertimpa tangga nasib industri keramik di Jatim," ungkap Edy.
Tentu persoalan ini membuat industri keramik di Jawa Timur tidak berdaya saing dengan sesama industri lokal, di Jawa Barat. "Jangankan sama India dan China, industri keramik di Jawa Timur sudah kehilangan daya saing di lokal karena perbedaan harga gas karena kontribusi gas ke biaya produksi 30%-35%," jelasnya.
Mengenai penyerapan gas, Edy menjelaskan sesuai dengan data utilisasi pabrik keramik secara nasional, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan pada kuartal I 2021 (menurut data dari anggota Asaki saat ini) utilisasi sudah mencapai 75% atau tertinggi sejak 2015. Hal ini mencerminkan bahwa industri keramik sudah on track dalam memanfaatkan stimulus gas harga khusus ini.
