Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mempertimbangkan hadirnya kontrak bagi hasil penggantian biaya operasi (cost recovery) bagi wilayah kerja baru dan terminasi. Skema cost recovery tersebut akan menjadi opsi bersama sistem fiskal gross split bagi para investor migas.
Indonesia Petroleum Association (IPA) pun memberikan komentar atas rencana tersebut. Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan, IPA mendukung upaya pemerintah untuk membahas skema yang bisa membuat iklim investasi migas di tanah air menjadi lebih menarik.
Baca Juga: Begini kesiapan sejumlah perusahaan migas hadapi 2020
Namun, untuk sampai pada kesimpulan apakah fleksibilitas skema kontrak ini akan mendorong investasi atau tidak, Marjolijn mengatakan bahwa investor akan terlebih dulu melihat detail kebijakan yang sedang disiapkan.
"Tentunya kita harus melihat detail dari keputusan pemerintah, semoga business arrangement nya bagus sehingga menjadi menarik. Saya kira pemerintah masih mengkaji hal flexibilitas itu, jadi kita tunggu saja," ungkap Marjolijn saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (1/12).
Sementara itu, Direktur IPA Nanang Abdul Manaf berpendapat, fleksibilitas kontrak bisa mendapat sambutan positif dari pelaku industri. "Karena tentunya investor punya beberapa pilihan yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu," kata Nanang
Baca Juga: Catatkan 86.000 boepd di paruh pertama 2019, Medco E&P terus dorong produksi migas
Nanang mengatakan, setiap wilayah kerja migas memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Sehingga, ada wilayah kerja yang cocok menggunakan skema gross split, namun ada juga yang lebih cocok memakai cost recovery.
"Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk juga evaluasi keekonomiannya," terang Nanang.
