Reporter: Sri Sayekti | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tampaknya bergerak cepat (gercep) dalam implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan (EBT).
Hal itu dibuktikan lewat penandatanganan perpanjangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo (Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo) dengan PT Buminata Cita Banggai Energi, di Jakarta, Jumat (16/5/25).
Penandatanganan perdana PJBTL tersebut dilakukan General Manager (GM) PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, Atmoko Basuki dengan Direktur Utama PT Buminata Cita Banggai Energi, Radityo Mahendra Hutomo.
Hadir dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Asosiasi Indonesia Hydropower Association, dan beberapa pengembang Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) swasta nasional.
General Manager PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, Atmoko Basuki dalam sambutannya menjelaskan, Permen ESDM No 5 Tahun 2025 tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden (Keppres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
"Penandatanganan PJBTL hari ini sejalan dengan program ketahanan energi yang selalu didorong Presiden Prabowo Subianto. Makin banyak swasta ikut menggarap PLTM, maka listrik akan menjangkau seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Baca Juga: Hashim: Indonesia Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir 10 Giga Watt Hingga 2040
Ditambahkan, Permen ESDM No 5 Tahun 2025 juga memberi kepastian hukum bagi para pengembang PLTM. Upaya itu, diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangkit EBT di seluruh Indonesia.
Perpanjangan PJBTL dengan PT Buminata Cita Banggai Energi untuk PLTM di wilayah Kalumpang dan Hanga-Hanga II, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dengan perpanjangan kontrak 10 tahun, maka PLTM tersebut total beroperasi selama 30 tahun.
Dipilihnya PT Buminata Cita Banggai Energi dalam penerapan perdana Permen ESDM No 5 Tahun 2025, karena perusahaan tersebut merupakan pengembang swasta nasional pertama dalam dunia PLTM di Indonesia. Perusahaan yang beroperasi sejak 2003 itu kini menjadi pelopor.
Pendiri PT Buminata Cita Banggai Energi, Hengky Mahendrarto menyambut baik atas diterbitkannya Permen ESDM No 5 Tahun 2025. Peraturan tersebut memberi kepastian hukum atas bisnis yang dijalankan.
"Sebelum adanya Permen, kami selalu gelisah setiap akhir masa kontrak. Jika tidak diperpanjang, maka investasi yang sudah dikeluarkan begitu besar, akan ditinggal begitu saja," ujarnya.
Karena itu, lanjut Henky, meski PLTM termasuk EBT yang didorong oleh pemerintah, namun bisnis PLTM sangat riskan. Perubahan ini diharapkan dapat menarik perhatian pengusaha-pengusaha lain untuk ikut mengembangkan PLTM.
"Harga yang 'feasible' dan 'bankable' bagi pengembang, serta ekonomis bagi PLN akan mendorong iklim investasi bidang EBT yang sehat dan kompetitif. Dan yang terpenting bisnis ini menghasilkan listrik bersih dan berkelanjutan," tuturnya.
Baca Juga: Indonesia Targetkan Tambah Kapasitas Pembangkit Listrik 140 MW dari Panas Bumi
Dipilihnya Kabupaten Banggai sebagai lokasi PLTM, Hengky menjelaskan, karena daerah tersebut memiliki sejumlah air terjun yang airnya tidak pernah surut. Sehingga layak dikembangkan untuk PLTM.
"Dalam membangun, kami upayakan tidak merusak lingkungan yang ada," ucap Henky menegaskan.
PT Buminata Cita Banggai Energi kini sedangkan membangun PLTM lainnya di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Proses pembangunannya ditargetkan akan selesai pada 2026.
Baca Juga: PLTP Muara Laboh Unit 2 Ditargetkan Rampung 2027
Selanjutnya: IHSG Menguat ke 7.141 pada Senin (19/5), Saham-Saham Ini Paling Banyak Net Buy Asing
Menarik Dibaca: Perluas Jaringan Distribusi Pemesanan Properti, OYO Luncurkan SuperAgent
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News