Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha
KONTAN.CO.ID - Bicara soal pelayaran, Indonesia terus mendorong penekanan emisi di sektor ini sekaligus digitalisasi industri ini lewat Maritime Single Wadow. Langkah yang diambil adalah meningkatkan jumlah pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan.
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI yang bergerak di bidang pemeriksaan klasifikasi statutoria bangunan terapung serta inspeksi umum baru saja bertandang ke pertemuan International Maritime Organization (IMO), London untuk menjadi tim lobby pemenangan Indonesia agar terpilih menjadi anggota dewan IMO.
Bennya Susanto, Direktur Operasi ID Survey/BKI mengatakan sebagaimana dititahkan oleh Menteri perhubungan RI bahwa seluruh delegasi Indonesia diminta berperan aktif dalam menggalang dukungan untuk mendapat suara dari negara lain agar menajdi anggota dewan IMO ini. "BKI sebagai salah satu delegasi Pemerintah Indonesia," kata Benny.
Baca Juga: Jumlah Penumpang Diproyeksi Naik Selama Masa Lebaran, Ini Persiapan Pelni
Dalam kesempatan tersebut, BKI mendampingi Budi Karya Darmadi, Menteri Perhubungan yang menyampaikan soal bagaimana pelayaran di Indonesia yang didorong untuk terus maju. Dirinya membicarakan soal bagaimana upaya Indonesia menekan emisi di sektor pelayaran.
Budi juga menyamapaikan bahwa Indonesia terus mendorong digitalisasi pelayaran lewat penerapan Maritime Single Window. "Untuk meningkatkan otomasi dan digitalisasi pelayaran, Indonesia telah menerapkan sistem Maritime Single Window dan meningkatkan jumlah pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan. Indonesia secara aktif terlibat dalam pengembangan Marine Autonomous Surface Ships Code," kata Budi Karya dalam acara tersebut.
Selain menambah pelabuhan yang cerdas, Indonesia berusaha untuk menghadirkan pelabuhan yang juga ramah lingkungan.
BKI sendiri merupakan badan kelasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, CHina dan Kore yang menajdi satu-satunya badan klaisfikasi nasional yang bertugas menggolongkan kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan di Indonesia. Adapun tugasnya adalah memberikan penilaian teknis atas layak tidaknya kapal untuk berlayar yang mana ini juga berhubungan dengan tujuan keberlanjutan lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
