Reporter: Muhammad Julian | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belakangan ini pemberitaan media massa banyak diramaikan oleh berita mengenai pengenaan tindakan pengamanan alias safeguard terhadap importasi barang-barang tertentu yang dituangkan dalam peraturan menteri. Sebut saja, beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) seperti PMK 153 tahun 2019, PMK 161 2019, PMK 162 tahun 2019, dan PMK 163 tahun 2019 misalnya.
Ketiga PMK ini dituangkan untuk melegitimasi upaya tindakan pengamanan ataupun pengamanan sementara terhadap barang-barang yang dinilai terancam atau dirugikan akibat lonjakan barang-barang impor seperti produk benang (selain benang jahit), dari serat stapel sintetik dan artifisial, produk kain,produk aluminium foil, dan lain-lain.
Baca Juga: Pasar mesin manufaktur di Indonesia masih gurih, pelaku industri rajin ikuti pameran
Lantas apakah yang dimaksud dengan tindakan pengamanan atawa safeguard itu? Secara sederhana, safeguard merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri akibat dari adanya lonjakan importasi barang tertentu.
Di Indonesia sendiri, tindakan pengamanan dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) maupun kuota. Hal ini diatur dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antdumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
Hak ini dijamin oleh World Trade Organization dalam Article XIX GATT 1994 sehingga bisa dilakukan ketika kerugian ataupun ancaman kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri suatu negara tertentu dapat dibuktikan melalui penyelidikan oleh komite ataupun badan yang berwenang.
Baca Juga: Kinerja Sentra Food (FOOD) sampai kuartal III 2019 cenderung stagnan
Lalu apakah tindakan pengamanan semata sudah cukup untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor? Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan tindakan pengamanan bukan merupakan solusi dari segala permasalahan lonjakan impor.
Menurutnya, tindakan pengamanan sejatinya hanyalah merupakan mekanisme safe haven sementara dari persaingan dagang yang sehat dengan produk impor. Tujuannya tidak lain untuk memberikan waktu kepada produsen dalam negeri agar bisa meningkatkan daya saingnya di pasar.
