kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45901,70   -25,03   -2.70%
  • EMAS1.327.000 1,30%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Dari regulasi hingga pendanaan, ini hambatan energi terbarukan versi Kadin


Senin, 21 September 2020 / 17:25 WIB
Dari regulasi hingga pendanaan, ini hambatan energi terbarukan versi Kadin
ILUSTRASI. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memaparkan sederet kendala yang dirasakan pelaku usaha dalam pengembangan energi terbarukan. Hambatan ini yang membuat bauran energi terbarukan masih jauh dari target bauran energi nasional yang dipatok 23% pada


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Khomarul Hidayat

Masalah lainnya ialah dari sisi rencana kelistrikan PLN. Menurut Halim, dalam penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pengadanaan dan pengoperasian pembangkit oleh PLN masih belum mengutamakan energi terbarukan. "Padahal dengan pengoperasian pembangkit energi terbarukan yang besar, dapat menurunkan emisi rumah kaca dan menjaga lingkungan," tutur Halim.

Dia mengingatkan, hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, ketersediaan pasokan energi bersih sangat berpengaruh terhadap minat investasi. Halim bilang, sejumlah industri global, khususnya yang berasal dari Eropa mensyaratkan adanya listrik yang bersumber dari energi bersih jika mereka mau berinvestasi mendirikan pabrik di Indonesia.

"Jadi dengan (menyediakan listrik dari energi terbarukan) itu dapat berpeluang menarik investor besar masuk ke Indonesia," sebut Halim.

Di samping itu, energi terbarukan juga dinilai mampu mengatasi akses energi di Indonesia yang hingga saat ini belum andal dan belum merata. Sebab, berbagai jenis energi terbarukan merupakan energi lokal yang ketersediaannya ada di wilayah Indonesia.

"Apabila pemerintah serius mendorong energi terbarukan, maka Insya Allah wilayah Indonesia akan mendapatkan akses energi secara merata, andal dan terjangkau," kata Halim.

Untuk dapat mengatasi berbagai kendala tersebut, Halim pun menegaskan bahwa Kadin mendorong adanya Undang-Undang Energi Terbarukan yang saat ini rancangannya sedang dimatangkan di Komisi VII DPR RI.

Selain itu, Kadin juga mengharapkan agar DPR bisa mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat implementasi Suistainable Finance Roadmap agar perbankan nasional dapat menyediakan pembiayaan khusus bagi energi terbarukan. "Masalah utama yang kita hadapi selama ini dalam pengembangan energi terbarukan adalah pendanaan. Sehingga ini harus segera didorong," imbuh Halim.

 

Selanjutnya: Pengembang PLTN menilai ada pasal selundupan dalam pembahasan RUU EBT

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×