Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritisi sejumlah hal terkait industri minyak tanah air. Ahok menjelaskan, salah satu peranan Pertamina yakni diharapkan dapat meringankan Current Account Deficit (CAD) atau defisit neraca transaksi berjalan.
Menurut Ahok, langkah menekan CAD sejatinya dapat dicapai lewat perubahan pemanfaatan minyak mentah (crude) domestik. "Saya ingin meminta pemerintah, SKK Migas, Kemkeu terkait fleksibilitas dalam serapan domestik crude dalam Permen ESDM 42/2018, karena domestik crude oil tidak ekonomis dikelola di kilang dalam negeri," ujar Ahok, Selasa (2/12).
Adapun beleid tersebut memuat tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Ahok berpendapat, crude domestik tersebut sebaiknya diekspor pasalnya dengan harga produk yang lebih tinggi maka akan menolong CAD. Disisi lain, pemerintah dapat melakukan impor crude dengan harga produk yang lebih rendah.
Selain itu, Ahok turut mengkritisi penerapan formula harga Indonesian Crude Price (ICP) yang digunakan selama ini. Ia mengungkapkan selama ini ada jeda sebulan dalam penetapan harga ICP. Padahal, pasar minyak menurut Ahok haruslah menggunakan harga aktual. Kondisi ini dinilai memberikan ketidakpastian dalam kalkulasi harga saat transaksi.
Baca Juga: Ahok beberkan Pertamina gandeng investor di berbagai lini bisnis
"Tidak ada yang mau membeli karena kita jual dengan harga yang salah. Kami butuh keputusan yang sangat cepat," tegas Ahok.
Selain itu, Ahok mengungkapkan surplus sumber energi di Indonesia salah satunya berasal dari Crude Palm Oil (CPO).
Dirinya mengungkapkan sebaiknya CPO diekspor ketika harga komoditas tersebut lebih tinggi ketimbang minyak mentah alih-alih dipaksakan untuk diolah menjadi biodiesel. "Jadi tak ada guna produksi FAME berbiaya sangat tinggi," jelas Ahok.
Untuk itu, dirinya meminta ada fleksibilitas regulasi guna memastikan hal ini dapat terwujud. Terakhir, Ahok menilai kebijakan pengolahan batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) guna menggantikan LPG justru bakal membebani subsidi. "DME sebagai substitusi LPG menarik, tetapi mungkin memerlukan subsidi karena DME lebih mahal daripada LPG. Juga memiliki offtake jangka panjang," pungkas Ahok.
Selanjutnya: Demi gandeng mitra, Pertamina siap hanya pegang PI 50% di blok migas miliknya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
