Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
Dalam perhitungan Abra, DER sejumlah emiten BUMN Karya cukup mengkhawatirkan. Pertama, WIKA yang terpantau masih stabil. Yakni 2,4x pada 2018, naik tipis menjadi 2,5x pada 2019 dan merangkak jadi 2,6x pada tahun lalu.
Lalu ADHI, jumlah DER meningkat dari 3,79x pada 2018 menjadi 4,3x pada 2019 dan loncat menjadi 5,8x pada 2020. Waskita Karya juga tidak kalah mengkhawatirkan. DER Waskita pada tahun 2018 tercatat 3,3x. Kemudian turun tipis jadi 3,2x pada 2019, dan melesat jadi 5,4x pada tahun lalu.
Menurut Abra, untuk mempertahankan DER tetap dalam batas aman, BUMN karya memiliki opsi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif non-utang seperti factoring, sekuritisasi aset dan divestasi jalan tol. Skema itu diproyeksikan bakal mampu meredakan kebutuhan arus kas dan meredakan sebagian kebutuhan debt funding perusahaan konstruksi ke depannya.
"Misalnya dengan factoring, yaitu salah satu metode pembiayaan dengan cara menjual piutang yang dimiliki ke pihak ketiga. BUMN karya sudah seharusnya mengusahakan itu, mengingat besarnya porsi piutang dalam pendapatan mereka," terang Abra.
Dalam kesempatan berbeda, Toto Pranoto juga menilai divestasi jalan tol terutama untuk Waskita Karya, menjadi hal yang penting untuk pengelolaan arus kas.
Selanjutnya, melakukan refinancing atau restrukturisasi utang. Kepada sindikasi perbankan lokal, terutama terhadap bank-bank negara (Himbara), Toto mengusulkan adanya pengurangan bunga. Misalnya rate pinjaman kredit yang tadinya 9,5% turun menjadi 5%.
"Kan itu lumayan. Sesama punya negara, itu kan seperti kantong kiri dan kantong kanan. Kalau grup (BUMN) karya mangkrak, kredit macet, kan berat juga untuk bank. Jadi biar bisa win-win, sama-sama hidup dan bisa tarik nafas dari beban yang berat," terang Toto.
Selanjutnya, untuk menambal utang jatuh tempo, bisa diterbitkan obligasi baru. Namun, Toto menekankan pemerintah perlu memberikan jaminan terhadap obligasi baru yang nantinya akan diterbitkan oleh BUMN Karya.
Dengan begitu, investor akan merasa aman karena mendapatkan jaminan dari pemerintah. Sehingga, kupon yang didapat bisa lebih murah. "Kalau obligasi dijamin pemerintah, ada kepastian bayar. Kupon bisa turun, itu memudahkan. Sehingga beban utang per tahun bisa dikurangi," pungkas Toto.
Selanjutnya: Pasar modal syariah domestik berkembang, jumlah investor tumbuh 647% dalam 5 tahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
