Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Belum adanya keputusan pemerintah mengenai revisi Plan of Development (POD) I Blok Masela, menyebabkan polemik. Fokus perdebatannya masih terkait dengan skema pembangunan kilang LNG apa yang tepat dilakukan, apakah di darat (onshore) atau di laut (offshore)?
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Maluku yang merupakan perwakilan rakyat Maluku memiliki pendapat sendiri. Mereka lebih mendukung pembangunan kilang onshore.
Salah satu anggota DPD Dapil Maluku, John Pieris mengatakan masyarakat lebih mementingkan aspek kesejahteraan dan keadilan dalam politik pembangunan industri, terutama di bidang migas. Untuk itu, multiplier effect harus diutamakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Maluku.
"Dengan pengertian lain, pembangunan kilang LNG di darat lebih memberikan keuntungan ganda kepada masyarakat, terutama di sekitar blok gas Masela (MTB dan MBD)," ujar John pada Senin (7/3).
John menyebut, jika pembangunan kilang LNG dilakukan di darat, maka akuntabilitas dan transparansi lebih terlihat ketimbang membangun di laut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Maluku dan masyarakat bisa melihat dan mengawasi pengelolaan LNG tersebut.
John juga merujuk pada kajian Kemenko Martitim terkait pembangunan kilang di darat, di mana biaya pembangunan kilang darat ditaksir hanya sekitar US$ 16 miliar. Kalau dibangun di laut, ditaksir mencapai US$ 22 miliar.
"Ada selisih harga US$ 6 miliar jika itu dibangun di darat. Berbeda dengan data dari Inpex dan Shell yang menyatakan biaya offshore hanya US$ 14,8 miliar dan kalau onshore mencapai US$ 19,3 miliar. Itu berarti selisih US$ 4,5 miliar, artinya di darat lebih mahal,"ungkap John.
Untuk itu, John meminta pemerintah pusat untuk segera mengambil keputusan dan memilih onshore, karena pemerintah dan rakyat Indonesia tidak akan dirugikan. Pihak Inpex juga masih tetap biaa mendapatkan keuntungan yang proporsional jika dibangun kilang di darat.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Chriesty Barends mengatakan perdebatan mengenai onshore atau offshore merupakan agenda orang-orang Jakarta. Sedangkan kepentingan masyarakat Maluku terpinggirkan.
Padahal menurut Mercy, masyarakat Maluku lebih memilih skema onshore agar terjadi pembangunan yang baik di Maluku. "Keputusan memang harus seperti orang gila, tapi kalau tidak dikerjakan pembangunan di Maluku, kita hanya bisa menjadi market bagi negara-negara lain," jelas Mercy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
