Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Upaya Kementerian Pertanian (Kemtan) membubarkan managemen Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) mendapat dukungan politik dari Senayan. Dukungan tersebut muncul karena alasan penerapan prinsip-prinsip IPOP di Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.
Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan sebagai negara berdaulat, Indonesia tidak dapat dijajah oleh asing dengan cara menerapkan peraturan di Indonesia. Sebab penerapan IPOP dinilai sebagai bentuk gaya penjajahan baru di Indonesia. "Karena itu, saya mendukung langkah-langkah Kementan yang akan membubarkan IPOP," kata Firman, Senin (28/3).
Seperti diketahui, perusahaan yang sudah meneken IPOP, tidak membeli sawit petani karena dinilai tidak mengikuti aturan yang disyarakatkan manajemen IPOP.
Firman menyayangkan, ada enam perusahaan besar kelapa sawit Indonesia yang ikut meneken kesepakatan IPOP. Seharusnya, perusahaan yang beroperasi di Indonesia itu hanya tunduk dan patuh pada regulasi yang dibuat Pemerintah Indonesia.
Dirjen Perkebunan Gamal Nasir mengaku, upaya membubarkan IPOP ini didukung penuh oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Bahkan, Gamal mengaku, ia diberi tugas khusus untuk menyelesaikan persoalan ini. "Saya di-back up penuh Pak Menteri. Semua yang saya kerjakan juga saya laporkan ke beliau. Pak Menteri memberi tugas saya untuk membubarkan IPOP," kata Gamal.
Menurut Gamal, langkah tegas Kementan yang akan membubarkan IPOP ini, lantaran surat peringatan yang telah dikirimkan beberapa waktu lalu tidak dihiraukan oleh manajemen IPOP. "Mereka terlihat menyepelekan pemerintah. Surat kami tak dihiraukan sama sekali, karena itu tunggu saja nanti, pasti bubar," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
